TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Berita

Pejabat di Kabupaten Sidoarjo Tanda Tangani Maklumat Wilayah Bebas Korupsi

20/01/2018 - 15:24 | Views: 13.51k
Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sidoarjo usai melakukan penandatanganan Maklumat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). (FOTO: Mulya Andika/TIMES Indonesia)

TIMESBANYUWANGI, SIDOARJO – Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sidoarjo menandatangani Maklumat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Penandatangan Maklumat tersebut  merupakan manivestasi atas kegelisahan semua kalangan yang menginginkan Sidoarjo bebas dari Korupsi. 

Penandatanganan maklumat yang digagas oleh sejumlah Wartawan Pokja Hukum yang tergabung dalam Wartawan Jaringan Hukum (Wajah) Sidoarjo itu dilakukan oleh Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Budi Handaka, Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol. Himawan Bayu Aji, Ketua DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan, Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, Wayan Karya, Dandim 0816, Letkol Inf Fadli Mulyono serta dari kalangan praktisi hukum Achmad Riyadh UB dan Komisi III DPR RI, Adie's Kadir yang disaksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Jajaran Perwira Polresta Sidoarjo, Para Camat, Kepala Sekolah, Para Kepala Desa di Sidoarjo serta sejumlah organisasi kepemudaan, BEM dan Osis.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah menyambut baik Maklumat yang bertujuan agar Kabupaten Sidoarjo menjadi wilayah bebas korupsi ini.

ttd-Maklumat.jpg

"Mari kita sama-sama wujudkan Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah bebas korupsi. Saya apresiasi rekan jurnalis yang tergabung dalam Pokja Wajah yang sudah mengagas kegiatan ini," kata Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah usai penandatanganan Maklumat Wilayah Bebas Korupsi yang merupakan rangkaian seminar hari anti korupsi dengan tema "Membangun Generasi Antikorupsi dan Mengenalkannya Sejak Dini" di Convention Hall Sun Hotel Sidoarjo, Jumat (19/1/2018)

Ia mengingatkan kepada jajaran dibawahnya agar tidak coba-coba melakukan tindak pidana korupsi. Karena sebagian besar penyalahgunaan keuangan negara dilakukan oleh kalangan pejabat. Sehingga perlu adanya kesadaran mulai diri sendiri, keluarga dan lingkungan.

Bupati yang akrab disapa Abah Ipul ini mengingatkan agar jajaranya (kepala OPD Pemkab Sidoarjo red) jangan sampai berpikiran korupsi atau melakukannya.

"Jika ada kasus korupsi di Pemkab Sidoarjo, maka program pembangunan yang dicanangkan pemerintah akan terganggu. Maka jangan sampai ada Kepala OPD yang berpikiran atau melakukan korupsi," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, Budi Handaka mengungkapkan hal senada. Pria asli Gunung Kidul, Yogyakarta ini memaparkan jika banyaknya sidang di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) itu menandakan jika penanganan tindak pidana tidak berhasil. 

"Artinya suatu pemberantasan korupsi bisa dikatakan efektif atau berhasil jika jumlah sidang di pengadilan Tipikor itu berkurang atau bahkan tidak ada. Penegakan hukum belum bisa dikatakan berhasil jika masih banyaknya sidang di pengadilan Tipikor," kata Budi Handaka.

Dengan adanya Maklumat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Sidoarjo ini, imbuh Kajari, maka setidaknya bisa mengubah kabupaten Sidoarjo menjadi lebih baik lagi dengan tidak melakukan korupsi. 

Di sisi lain, ia akan menerapkan upaya langkah preemtif dan preventif sebagai warning terhadap kalangan pejabat yang mencoba untuk melakukan tindak pidana korupsi. Namun, langkah itu tidak merubah paradigma penegakan hukum yang dilakukan Kejari Sidoarjo. 

"Jika diingatkan satu kali, dua kali tidak dihiraukan, maka yang ketiga adalah tindakan tegas sesuai undang undang.  Langkah ini sebagai kontrol bagi kalangan pejabat untuk tetap berhati-hati dalam menggunakan kebijakannya serta anggaran yang berasal dari uang rakyat itu," tegasnya.

Sementara itu, Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Himawan Bayu Aji berharap Maklumat Sidoarjo menjadi Wilayah Bebas Korupsi ini bisa terwujud. Dengan terwujudnya Kabupaten Sidoarjo Bebas Korupsi maka pasti pembangunan di Sidoarjo akan baik dan otomatis perekonomian masyarakat akan terangkat.

"Polresta Sidoarjo sangat mendukung Sidoarjo menjadi wilayah bebas korupsi. Hal itu kami buktikan lewat penandatangan MOU dengan Pemkab Sidoarjo terkait pengawasan Dana Desa.

 Sekarang pemerintah desa penerima dana desa akan kami awasi dengan melibatkan anggota Babinkamtibmas yang ada di setiap Polsek. Nantinya para kades juga bisa curhat atau meminta masukan terkait pemanfaatan dana desa agar digunakan dengan baik sesuai sasarannya," pungkas Himawan Bayu Aji. (*)

Jurnalis : Rudy Mulya
Editor : Faizal R Arief
Publisher :
Copyright © 2018 TIMES Banyuwangi
Top

search Search