TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Berita

Sejumlah Tokoh Masyarakat Lamongan Jadi Sasaran Pertama Coklit

20/01/2018 - 15:06 | Views: 8.83k
Komisioner KPU Lamongan, coklit ke kediaman Bupati Lamongan Fadeli, Sabtu, (20/1/2018). (FOTO: Ardiyanto/TIMES Indonesia)

TIMESBANYUWANGI, LAMONGAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menyasar sejumlah rumah tokoh masyarakat di Kabupaten Lamongan untuk kegiatan Pencocokan dan Penelitian (coklit) serentak, Sabtu (20/1/2018).

Bupati Lamongan Fadeli, Wakil Bupati Kartika Hidayati, Sekretaris Kabupaten Yuhronur Efendi, Ketua DPRD Kaharudin, dan para Wakil Ketua DPRD, hingga Ketua MUI Lamongan, KH Abdul Aziz Choiri, menjadi sasaran pertama gerakan Nasional coklit untuk Pilkada 2018 di Jawa Timur.

"Yang dicoklit pertama dalam gerakan coklit serentak adalah publik figur seperti pejabat pemerintah, ketua dewan, dan tokoh masyarakat,” kata Ketua KPU Lamongan, Imam Ghozali.

Bupati-Fadeli-AA.jpg

Tak hanya coklit ke rumah para tokoh Lamongan,kegiatan pemutakhiran data daftar pemilih yang digelar perdana dan serentak dengan sistem door to door ini juga menyasar ribuan rumah di seluruh wilayah Lamongan.

“Untuk hari pertama ini target 11.730 rumah. Untuk hari ini mencoklit 5 di setiap masing-masing,” ujar Imam.

Lebih lanjut dikatakan Imam, untuk mencoklit sampai 18 Februari mendatang KPU menerjunkan sebanyak 2.346 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). “Se-Kabupaten Lamongan jumlah daftar pemilih 1.114.663,” ucapnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan teknis dengan data yang tertera pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4). Identitas yang dicocokkan seperti nama dan domisili yang bersangkutan dibuktikan dengan keterangan di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Apabila ada perbedaan, petugas akan menyesuaikan dengan KTP-nya.

“Kegiatan coklit ini warming-up, saya harap teman-teman teliti dalam mencocokkan data, sesuai dengan identitas yang ada,” tutur Imam.

Petugas coklit, akan mencoret nama-nama yang diketahui telah pindah domisili, meninggal dunia juga warga yang menjadi anggota kepolisian dan tentara. Sedangkan untuk nama yang tidak dikenal, petugas akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk didata ulang.

“Teliti juga datanya, sehingga sesuai dengan nama, tanggal lahir dan lainnya,” katanya.

Lebih jauh, KPU meminta PPDP untuk mencatat setiap temuan dalam kegiatan coklit dan memberikan laporan ke KPU. “Tiap 10 hari ada progress report, untuk mengukur apa yang sudah dilakukan,” ujar Imam.

Selama proses coklit, Imam juga meminta PPDP bisa menjaga integritas. “PPDP juga bisa menjelaskan sebaik-sebaiknya, PPDP sekarang juga punya tugas mensosialisasikan kepada pemilih tentang pelaksanaan Pilkada,” ucapnya. (*)

Jurnalis : Ardiyanto
Editor : Faizal R Arief
Publisher :
Copyright © 2018 TIMES Banyuwangi
Top

search Search