TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Berita
Unira Malang

Perguruan Tinggi Harus Berperan Dalam Pengembangan Desa

03/01/2018 - 22:49 | Views: 6.06k
Narasumber workshop tata kelola pemerintahan desa, Rabu (3/1/2018) di kampus Unira Malang. (FOTO: Ferry/TIMES Indonesia)

TIMESBANYUWANGI, MALANG – Perguruan tinggi harus berperan dalam pembangunan dan pengembangan desa. Bersama aktor-aktor lain, perguruan tinggi menjadi bagian dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Hal tersebut menjadi salah satu bahasan dalam workshop tata kelola pemerintahan desa, Rabu (3/1/ 2018) di aula KH Moh Said Universitas Islam Raden Rahmat (Unira) Malang. 

Imam Suwongso, salah satu narasumber mengatakan, keterlibatan perguruan tinggi penting dalam upaya membangun tatakelola pemerintahan yang sehat.

Narasumber-Workshop-2.jpg

"Para dosen memiliki tanggung jawab sosial dalam mengimplementasikan berbagai khasanah pengetahuan yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat desa," ujarnya.

Menurut Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Wagir ini, perguruan tinggi perlu mengambil peran terkait pendampingan dan pengawasan penggunaan dana desa. 

Penggunaan dana yang ada itu, lanjutnya, harus memberi kemanfataan nyata melalui program-program pemberdayaan masyarakat, termasuk memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kelompok-kelompok masyarakat kreatif-inovatif. )

"Kemanfataannya (melalui program pemberdayaan masyarakat) terus menerus. Harus muncul kemandirian  ekonomi dan pengetahuan," tegasnya. 

Workshop bertema "Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Pengembangan Desa Berbasis Kawasan” ini, digelar Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan Unira. Para pesertanya berasal dari lintas prodi.

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Unira, Bramantyo Triasmoro menjelaskan, workshop ini bertujuan untuk mengupgrading para dosen dari prodi Ilmu Pemerintahan, Manajemen, dan Agroteknologi. 

Upgrading pengetahuan, teknis, serta roadmap ini diperuntukan, khususnya untuk kegiatan pendampingan Desa Dilem Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

“Kami akan berkolaborasi dengan beberapa stakeholder untuk mendesain desa wisata lembah ndilem berbasis keterlibatan masyarakat,” terangnya.

Di akhir workshop, para peserta menyusun perumusan RTL (Rencana Tindak Lanjut) yang akan menjadi panduan dalam implementasi pendampingan pada masyarakat desa. (*)

Jurnalis : Ferry Agusta Satrio
Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher :
Copyright © 2018 TIMES Banyuwangi
Top

search Search