TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Berita

PBNU: Liberalisasi Keuangan dan Perdagangan Perlu Dibatasi

03/01/2018 - 23:00 | Views: 5.98k
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj. (FOTO: Dok TIMES Indonesia)

TIMESBANYUWANGI, JAKARTA – Penguasaan yang timpang atas aset uang, saham, perbankan, lahan dan tanah individu harus segera ditangkal dengan membatasi liberalisasi keuangan dan perdagangan serta menjalankan program pembaruan agaria untuk merombak struktur kepemilikan dan penguasaan tanah yang tidak adil.

Demikian Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam pernyataan tertulisnya "Muhasabah 2017 dan Resolusi Kebangsaan Tahun 2018", di Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Ketimpangan itu jika dibiarkan, tambahnya, bisa menjelma dalam bentuk ketimpangan distribusi kesejahteraan antar-individu, ketimpangan pembangunan antar-wilayah, dan ketimpangan pertumbuhan antar-sektor ekonomi.

“PBNU melihat Pemerintah Jokowi-JK sudah punya niat baik untuk mengatasi ketimpangan yang menjadi kanker dalam pembangunan dan ancaman nyata bagi kesatuan dan persatuan bangsa itu,” katanya.

Namun demikian, PBNU perlu memberi beberapa catatan.

Seperti soal tanah, katanya, fungsi tanah harus dikembalikan sebagai hak dasar warga negara, bukan sekadar properti individu yang mengikuti hukum pasar.

“Karena itu, PBNU perlu mengingatkan agar fokus reforma agraria bukan sekadar sertifikasi tanah, tetapi redistribusi lahan rakyat dan petani. Pembatasan penguasaan dan kepemilikan tanah/hutan/perkebunan harus dilakukan agar kekayaan tidak bergulir di antara segelintir pemilik uang,” tegasnya.

Adapun soal ketimpangan antar-wilayah, menurut dia, harus dilakukan dengan menciptakan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.

Sedangkan ketimpangan antar-sektor ekonomi harus diterobos dengan pengarusutamaan pembangunan pertanian dan industrialisasi pertanian berbasis rakyat.

Hal itu bisa dimulai dengan langkah pembagian lahan pertanian dan pencetakan sawah baru, peningkatan produktivitas lahan, perbaikan dan revitalisasi infrastruktur irigasi, proteksi harga pasca panen, perbaikan infrastruktur pengangkutan untuk mengurangi biaya logistik, dan pembatasan impor pangan.

“Upaya-upaya yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK dalam menggalakkan pembangunan inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas perlu didukung dengan kinerja birokrasi yang bersih, inovatif, dan progresif,” pungkasnya. (*)

Jurnalis :
Editor : Faizal R Arief
Publisher :
Copyright © 2018 TIMES Banyuwangi
Top

search Search