TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Berita

Terkait Pemekaran Desa Karangsari, Begini Kata Pemkab Banyuwangi

22/11/2017 - 20:04 | Views: 8.44k
Abdul Aziz Hamidi, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi. (FOTO: Erwin Wahyudi/TIMES Indonesia)

TIMESBANYUWANGI, BANYUWANGI – Rencana pememekaran Desa Karangsari, di Kecamatan Sempu mendapat tanggapan dari Pemkab Banyuwangi.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Abdul Aziz Hamidi mengatakan, pemekaranan desa itu pada dasarnya ada dua metode atau cara.

Pertama yaitu pemekaran yang di prakarsai oleh Pemerintah Daerah dan yang Kedua pemekaran yang di prakarsai oleh masyarakat.

Jika pemekaran yang di prakasa oleh masyarakat maka tahapan pertama yang harus dilakukan yaitu masyarakat desa menyampaikan proposal kepada Bupati. Setelah itu jika mendapat persetujuan dari Bupati, maka akan ada perintah untuk melakukan musyawarah Desa.

Dalam musayawarah desa nanti, selain membentuk panitia, juga sekaligus sosialisasi terkait pemekaran. Dari situ nantinya akan ada persetujuan dari masyarakat. Dan hasil dari musyawarah desa tersebut dilaporkan kepada Bupati.

"Dan untuk Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, sampai hari ini belum ada permohonan pemekaran," ungkapnya saat dihubungi Times Banyuwangi, Rabu (22/11/2017).

Aziz menambahkan, desa jika belum mengajukan proposal pemekaran harusnya tidak boleh membentuk panitia dulu, karena dasar membentuk panitia adalah surat persetujuan Bupati.

Menurut Aziz, jika ada desa belum mengajukan proposal pemekaran kepada Bupati tetapi sudah membentuk panitia, hal tidak dibenarkan. "Apalagi sudah sosialisasi, sudah pembagian tanah kas desa (TKD) dan pemberian nama desa calon pemekaran, itu tidak dibenarkan secara aturan," ucapnya.

Terkait dengan rencana pemekaran yang akan dilakukan oleh Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Aziz menegaskan pihak Pemerintah Kabupaten belum menerima pemberitahuan terkait hal itu.

"Jadi yang jelas intinya tahap pertama dulu harus dilalui, karena dasar untuk melangkah ke tahap berikutnya yaitu surat persetujuan dari Bupati, karena proposal itu besa diterima bisa tidak. Dan jika setelah dikaji tidak disetujui oleh Bupati, ya hanya berhenti sampai di situ," jelasnya. 

Desa Karangsari memiliki luas wilayah mencapai 1.341 Ha. Dan terbagi menjadi delapan dusun, 105 RT dan 20 RW, dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 17.000 jiwa. Dengan dasar tersebut, masyarakat ingin terjadi pemekaran, agar pelayanan masyarakat bisa lebih efisien dan pembanguan bisa cepat dan lancar.(*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Jurnalis : Erwin Wahyudi
Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher :
Copyright © 2017 TIMES Banyuwangi
Top

search Search