TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Berita

FPJ Desak Wali Kota Surabaya Berani Turunkan Dana Bansos untuk Pendidikan

09/11/2017 - 07:41 | Views: 4.35k
Tim FPJ, Murpin J Sembiring didampingi Isa Ansori dan Syahrul di Kampus UWK Surabaya, Rabu (8/11/2017).(FOTO : Lely Yuana/TIMES Indonesia)

TIMESBANYUWANGI, SURABAYA – Forum Pendidikan Jawa Timur (FPJ) mendesak pemprov serta Pemkot Surabaya mengedepankan semangat gotong royong terkait bantuan sosial (bansos) bagi siswa SMA/SMK. Dengan semangat yang menjadi ciri khas Bangsa Indonesia itu diyakini polemik berkepanjangan selama 11 bulan itu selesai, tidak mengganggu proses belajar mengajar.

Hal ini disampaikan juru bicara FPJ, Murpin J Sembiring disela dialog FPJ, di Kampus Universitas Widya Kartika (Uwika) Surabaya, Rabu (8/11/17). FPJ sendiri merupakan forum yang mewadahi para pemerhati pendidikan dari lintas elemen.

"Polemik ini terjadi karena semangat gotong royong antar pimpinan tidak ada. Gotong royong APBD provinsi dan kota. Terang-terangan saja omong ke gubernur. Harusnya pemkot mempunyai berapa? Sekiranya kurang, pemprov bantu. Tapi jangan sampai kabupaten dan kota lain di Jawa Timur ikut-ikutan bilang tidak mampu membiayai bansos, nanti justru memberatkan pemprov," papar Murpin yang juga rektor Uwika.

Menurut Murpin, pemkot seharusnya lebih fokus penanganan warga miskin. Dia menyebut, tahun 2016 tercatat ada 4,6 persen atau sekitar 140 ribu warga miskin. Dan tahun 2017 ini tersisa sekitar 2 persen atau sekitar 7 ribuan. 

"Lebih baik akar masalah ini dijawab karena menjadi tanggung jawab pemkot," imbuhnya. Murpin juga menyebut mengundang walikota Tri Rismaharini di acara diskusi itu, namun yang bersangkutan ada kegiatan lain.

Pemkot, kata Murpin, sudah selesai dengan pelaksanaan Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sekiranya ada sisa APBD bisa dimanfaatkan untuk bansos. Tidak ada yang dilanggar. Pria asal Suku Karo ini mencontohkan pemerintahan di Tiongkok yang kelebihan keuangan sehingga memberi beasiswa mahasiswa di sejumlah negara di Asia. Ini bisa ditiru.

Banyak daerah lain, kata Murpin, mengalokasikan dana bansos dari APBD. Termasuk biaya kuliah pegawai pemerintahan. Murpin mengingatkan jangan sampai ada yang menuding sikap pemkot yang demikian karena kalah gugatan soal peralihan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi. 

"Jangan setelah kewenangan pengelolaan diserahkan kembali, pemkot mau membiayai. Gak usah takut masuk penjara, kita juga siap masuk. Kalau masuk, apakah dewan tidak ikut masuk? Kita (di FPJ) juga siap masuk," ulas Murpin.

Tidak ada yang perlu ditakutkan pemkot karena DPRD Surabaya menyetujui penggunaan anggaran.

"Kenapa harus takut? Beranilah seperti saat membubarkan Dolly. Atau kalau takut, gandeng perusahaan untuk memberikan dana CSR (corporate social responsibility) untuk bansos siswa SMA/SMK sekitar 11 ribu lebih ini," bebernya.

Forum tersebut juga mengapresiasi upaya DPRD Surabaya dalam mendatangi Dirjen Keuangan Kemendagri meminta ada payung hukum tertulis agar pemkot bisa mengalokasikan anggaran bansos. DPRD kini satu suara berupaya menggolkan pemkot menggelontorkan dana bansos. Sebelumnya, cuma Reni Astuti selaku anggota Komisi D yang gencar memperjuangkan.

"FPJ apresiasi upaya DPRD dalam mencari celah untuk membantu siswa miskin," tegas Murpin.

Anggota Dewan Pendidikan Jatim, Isa Ansori yang juga menjadi bagian FPJ minta pemkot juga memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak. 

"Ada kewajiban pemda melindungi anak-anak. Usia 0 sampai 18 tahun adalah anak-anak. Siswa SMA/SMK bagian anak-anak. Perlindungan anak termasuk menjamin pendidikannya," kata Isa yang juga pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim.

Ketakutan akan munculnya masalah hukum, sebut Isa, sebenarnya bisa disikapi dengan kebijakan sekolah menyusun kebutuhan riil atau kebutuhan anggaran minimal untuk pendidikan bermutu. Kekurangan biaya bisa dibayar masyarakat. Data ini dipasang sehingga publik bisa tahu.

"Cuma sekolah harus jujur, berapa yang dibiayai pemerintah dan berapa kekurangan yang dibayar masyarakat. Kata kuncinya, ada sinergi," sarannya.

Sementara itu, Syahrul selaku guru pembina SMK PGRI 13 Surabaya yang menjadi bagian FPJ ikut angkat bicara. Menurutnya, selama polemik ini, ada banyak siswa menunggak pembayaran SPP maupun uang gedung. Nunggaknya antara 8 hingga 11 bulan.

"Saya ngobrol dengan ibu kepala sekolah (SMK PGRI 13), faktanya seperti itu. Sejak Bopda disetop, kita kelimpungan. Banyak SMK PGRI lain mengalami hal sama. Dampaknya, sekolah sulit berkembang. Kepala sekolah nomboki honor guru," tutur Syahrul yang juga mantan wakasek bidang kesiswaan.

Seperti diketahui, bansos siswa SMA/SMK belum ada kejelasan. Pemkot belum memutuskan memberikan karena khawatir muncul masalah hukum.

Kemendagri sendiri memberikan jawaban ke pemkot dan DPRD Surabaya yang menyebut bansos SMA/SMK dikembalikan ke pemkot. Apakah menjadi program prioritas dan atau tidak bagi pemkot. (*)

Jurnalis : Lely Yuana
Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher :
Copyright © 2017 TIMES Banyuwangi
Top

search Search