TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Berita

LKPD Banyuwangi Kembali Raih Penghargaan

02/11/2017 - 18:59 | Views: 13.56k
WabupYusuf menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Grahadi, Rabu malam (1/11/2017).

TIMESBANYUWANGI, BANYUWANGI – Pemerintah pusat kembali mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kali ini, apresiasi diberikan Kementrian Keuangan atas prestasi Pemkab Banyuwangi dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 dengan Capaian Standar Tertinggi.

Dikatakan Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widiyatmoko, penghargaan ini merupakan apresiasi pemerintah pusat atas kerja keras dan komitmen dari para kepala daerah dalam mengelola keuangannya secara akuntable hingga akhirnya mendapatkan capaian opini WTP.

“LKPD Banyuwangi tahun 2016 lalu telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan opini WTP ini telah kita pertahankan selama lima tahun berturut turut," kata Wabup.

Yusuf menambahkan, penyusunan laporan keuangan Banyuwangi telah menggunakan sistem akrual, dengan menghadirkan pelaporan yang akuntabel, transparan, serta tepat waktu.

Banyuwangi, lanjut dia, telah menerapkan laporan keuangan berbasis akrual setahun lebih cepat dari ketentuan. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, seluruh entitas pemerintahan di Indonesia harus menerapkan basis akrual selambat-lambatnya untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016. Banyuwangi menjadi kabupaten pertama di Jawa Timur dan tiga se-Indonesia yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sejak 2014.

"Ini menjadi kebanggaan sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi pemkab. Karena, setiap daerah yang sudah bagus akan dijadikan contoh oleh pemerintah pusat dalam menerapkan sistem keuangan," kata Yusuf.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi, Samsuddin menambahkan,  dengan prestasinya ini pihaknya akan terus melakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah menjadi lebih baik. Bukan hanya pengelolaan dan pelaporan anggaran yang bagus, tapi juga harus berdampak ke masyarakat.

"Ini terus menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Akuntabilitas dan transparansi APBD serta kesejahteraan rakyat adalah satu paket yang tak bisa dipisah. Kami juga akan selalu konsolidasi terhadap masalah-masalah krusial yang menghambat pencapaian ini. Sehingga ke depannya capaian WTP sudah pada kualitas opini pengelolaan yang lebih bagus,” ujarnya. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Jurnalis : Syamsul Arifin
Editor : Khoirul Anwar
Publisher :
Copyright © 2017 TIMES Banyuwangi
Top

search Search