TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Ekonomi

Pemerintah Tetapkan Beberapa Pokok Kebijakan di APBN Tahun 2018

26/10/2017 - 10:07 | Views: 5.98k
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti (FOTO: nasional.kini)

TIMESBANYUWANGI, JAKARTA – DPR RI telah mengesahkan RUU APBN menjadu UU APBN 2108 yang baru. Ada beberapa pokok kebijakan yang telah disepakati antara DPR dan pemerintah dalam APBN 2018 kali ini.

Seperti diketahui, dalam APBN 2018 pendapatan negara tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp1.894,7 Triliun, terutama berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 Triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp275,4 Triliun.

Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, dalam pernyaatan persnya di laman kemenkeu.go.id, Jakarta Rabu (25/10), untuk mencapai target tersebut, Pemerintah akan melakukan berbagai upaya penguatan reformasi.

Penguatan tersebut akan dilakukan di bidang perpajakan serta Kepabeanan dan Cukai, antara lain melalui dukungan Automatic Exchange of Information (AEoI) agar dapat meningkatkan basis pajak serta mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan.

Kemudian penguatan data dan Sistem Informasi Perpajakan agar lebih up to date dan terintegrasi, melalui e-filing, e-form dan e-faktur. selanjutnya adalah membangun kepatuhan dan kesadaran pajak (sustainable compliance).

"Dan langkah terakhir adalah perbaikan kemudahan dan percepatan pelayanan di pelabuhan dan bandara serta, penegakan pemberantasan penyelundupan," kata Nufransa.  

Adapun di bidang PNBP, tambahnya, pencapaian target didukung dengan langkah efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kinerja BUMN, perbaikan regulasi PNBP serta perbaikan pengelolaan PNBP di Kementerian/Lembaga.

Di lain sisi, dalam hal belanja negara tahun 2018, pemerintah telah menetapkan sebesar Rp2.220,7 Triliun, yang meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.454,5 Triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp766,2 Triliun.

Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2018 akan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, antara lain melalui:  

1. Bidang Kesehatan, akan dilakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, baik dari sisi supply side maupun layanan, upaya kesehatan promotif preventif, serta menjaga dan meningkatkan kualitas program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN) bagi penerima bantuan iuran (PBI) hingga menjangkau 92,4 juta jiwa.

2. Bidang Pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan, diantaranya melalui peningkatan akses program Indonesia Pintar yang menjangkau 19,7 juta siswa, dan pemberian beasiswa bidik misi kepada 401,5 ribu mahasiswa dalam rangka sustainable education.

3. Bidang infrastruktur, diarahkan untuk mengejar ketertinggalan (gap) Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur, baik diperkotaan dan daerah, maupun di perbatasan dan daerah terluar, dengan sasaran (sementara) antara lain jalan baru sepanjang 865 km, jalan tol sepanjang 25 km, jembatan sepanjang 8.695 m, dan pembangunan rumah susun sebanyak 13.405 unit;  

4. Bidang aparatur negara dan pelayanan masyarakat akan dilakukan penguatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayan publik, perbaikang kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan, serta reformasi skema pensiun aparatur negara untuk waktu ke depan.

5. Bidang Pertahanan dan Keamanan, akan dilakukan pengadaan alutsista untuk kebutuhan kekuatan pertahanan negara, yang diikuti dengan pengembangan industri pertahanan, serta peningkatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Selain itu, tambahnya, Pemerintah juga melakukan penguatan dan perluasan bantuan pangan non tunai dan pangan dalam bentuk natura, perluasan program perlindungan sosial melalui program keluarga harapan (PKH), serta penguatan program subsidi.

Sementara itu, alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 766,2 Triliun dalam APBN tahun 2018 diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah; meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik antardaerah; serta mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan di daerah.

Adapun kebijakan dan output yang menjadi sasaran alokasi transfer ke daerah dan dana desa sebagai berikut :

1. DAU diarahkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah dengan sasaran membaiknya indeks pemerataan menjadi 0,5947.

2. DAK Fisik diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik dengan sasaran antara lain sarana dan prasarana puskesmas 15,7 Ribu unit, irigasi 51 Ribu ha, rehabilitasi jaringan irigasi 771,9 Ribu ha, stimulan pembangunan perumahan baru 225,8 Ribu rumah tangga.

3. DAK non fisik diarahkan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap layanan publik dengan sasaran BOS 47,4 Juta siswa, tunjangan profesi guru (TPG) 1,2 Juta guru, dan bantuan operasional kesehatan (BOK) 9.785 puskesmas.

4. Dana Desa diarahkan untuk pengentasan kemiskinan melalui penurunan porsi alokasi yang dibagi merata dan peningkatan alokasi formula, pemberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin dan afirmasi kepada daerah tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi, dengan alokasi per desa rata rata Rp1,15 Miliar untuk 74.958 desa.

Berdasarkan perkiraan pendapatan negara dan rencana belanja negara tersebut, maka defisit anggaran pada APBN tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp 325,9 Triliun (2,19 persen PDB) atau turun dibandingkan outlook APBNP tahun 2017 sebesar 2,67 persen terhadap PDB. Keseimbangan primer juga turun menjadi negatif Rp 87,3 Triliun dari outlook tahun 2017 sebesar negatif Rp 144,3 Triliun.

Defisit anggaran tersebut akan ditutup dengan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang mengacu pada kebijakan untuk mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman dan efisiensi pembiayaan anggaran agar tercapai fiscal sustainability. Selain itu, pembiayaan anggaran tahun 2018 juga diarahkan untuk pembiayaan investasi dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas pendidikan, dan UMKM. (*)

Jurnalis :
Editor : Faizal R Arief
Publisher :
Copyright © 2017 TIMES Banyuwangi
Top

search Search