TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Berita

Irjen Kemendes Divonis 1,5 Tahun Penjara

25/10/2017 - 17:59 | Views: 5.04k
ILUSTRASI: Korupsi (Dok. TIMES Indonesia)

TIMESBANYUWANGI, JAKARTA – Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito divonis 1,5 tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan karena terbukti memberikan suap senilai Rp 240 juta kepada audtior BPK agar Kemendes PDTT mendapat Opini WTP.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Sugito terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp100 juta dengan kententuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan," kata ketua majelis hakim Diah Siti Basariah dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (25/10).

Sedangkan bawahan Sugito, Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan pada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo juga divonis bersalah dalam kasus yang sama "Mengadili, menyatakan terdakwa Jarot Budi Prabowo terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan ditambah denda sebesar Rp 75 juta dengan kententuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan," kata hakim Diah.

Vonis itu lebih rendah dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut agar Sugito divonis 2 tahun penjara ditambah denda Rp250 subsider 6 bulan kurungan, sementara Jarot dituntut 2 tahun ditambah denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jota pasal 64 ayat ke-1 KUHP.

Majelis hakim yang terdiri atas Diah Siti Basariah, Ibnu Basuki Wibowo, Hastoko, Sofialdi dan Sigit Herman Binaji menyatakan bahwa perbuatan keduanya dianggap malah memperburuk citra inspektorat.

"Perbuatan terdakwa semakin menguatkan persepsi publik bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau inspektorat belum optimal melakukan tugas untuk mengawasi jalannya pemerintah dan malah jadi bagian permasalahan," tambah hakim Diah.

Dalam perkara ini, Irjen Kemendes PDTT Sugito bersama-sama dengan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan pada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo memberikan Rp 240 juta secara bertahap kepada Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Rochmadi Saptogiri selaku penanggung jawab pemeriksaan laporan keuangan TA 2016 Kemendes PDTT dan Wakil Penanggung Jawab merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Auditorat III. B Ali Sadli.

Soal permintaan Sugito dan Jarot untuk ditahan di lapas Cibinong, majelis hakim menilai hal itu di luar kewenangannya.

"Terkait permintaan terdakwa untuk ditempatkan di lapas Cibinong bukan kewenangan majelis hakim, tapi kewenangan kementerian terkait yaitu Kementerian Hukum dan HAM cq dirjen pemasrayakatan namun perlu disampaikan ke pejabat yang berwenang," ungkap hakim Sigit.

Atas vonis itu, Sugito dan Jarot menerima putusan. "Saya selaku terdakwa menerima putusan mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim termasuk JPU, saya menerima putusan,"kata Sugito.

Sedangkan JPU KPK menyatakan pikir-pikir selama 7 hari. (*)

Jurnalis :
Editor : Faizal R Arief
Publisher :
Copyright © 2017 TIMES Banyuwangi
Top

search Search