TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Berita

IJTI Jatim Apresiasi Polres Malang Laporkan 13 Media Online ke Dewan Pers

05/09/2017 - 10:03 | Views: 12.12k
Ketua IJTI Pengda Jatim, Hendro Sumardiko (tiga dari kiri) saat bersama anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi ketika verifikasi media beberapa waktu lalu. (Foto: Hendro Sumardiko for TIMES Indonesia)

TIMESBANYUWANGI, MALANG – Langkah Polres Malang mengadukan 13 media online ke Dewan Pers mendapat apresiasi dari Pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jawa Timur.

Ketua IJTI Pengda Jawa Timur, Hendro Sumardiko menjelaskan,  sebagai salah satu organisasi profesi jurnalis yang diakui Dewan Pers, IJTI menilai apa yang dilakukan Polres Malang untuk mencari keadilan ketika terjadi semgketa pers dengan mengadukan ke dewan pers sudah sangat tepat.

"Dalam hal ini Polres Malang menghormati UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan tugas tugas jurnalis," beber Hendro kepada TIMES Indonesia, Selasa (5/9/2017). 

Berdasarkan pengaduan itu, lanjut dia,  Dewan Pers akan memberikan rekomendasi dan menjawab apa yang menjadi pengaduan dari Polres Malang.

Nantinya nilai Hendro, akan ada tiga rekomendasi yang diberikan Dewan Pers.  Pertama, kompetensi wartawan berinisial SW yang berkasus dengan anggota Polantas berinisial HW. 

"Apakah ketika terjadi dugaan ucapan pelecehan profesi itu, wartawan SW tengah menjalankan tugas jurnalistiknya atau tidak," papar laki-laki asal Semarang itu. 

Rekomendasi kedua, lanjut Hendro, kredibilitas 13 media tersebut, terdaftar atau tidak di Dewan Pers, yang dianjurkan oleh UU Pers dan aturan lainnya yang terkait.

"Kalau memang belum  terdaftar berarti kita layak meragukan kredibilitas media online tersebut," imbuhnya. 

Selanjutnya, yang lebih penting,  Dewan Pers akan mengkaji apakah konten berita yang terpublish di 13 media tersebut sesuai kaidah kode etik jurnalistik atau tidak.

Mulai dari cover both side alias seimbang, mewakili kepentingan publik, tidak beropini yang bersifat menghakimi serta tidak ada kepentingan si wartawan dalam membuat berita tersebut.

Hendro menegaskan, jangan sampai berita itu dibuat untuk memberikan tekanan atas tujuan pribadi si wartawan.

"Apalagi sempat ada upaya transaksional dari SW yang meminta uang ganti rugi sepeda motor senilai Rp 63 juta kepada Bripka HW. Jika dia wartawan profesional, tentunya tidak akan melakukan tindakan seperti itu," tegas dia. 

Hendro, menilai produk berita dari 13 media online yang dilaporkan ke Dewan Pers memang kurang berimbang, dan hanya bersumber dari pernyataan sikap Ketua Forum Pers Independen Indonesia atau FPII. 

Sementara FPII sendiri organisasi yang tidak diakui oleh Dewan Pers. Karena kata dia, hanya tiga organisasi jurnalis yang diakui Dewan Pers. Ketiganya adalah IJTI, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). 

"Jika produk berita dan narasumbernya tidak berkapabilitas, tentunya wajar jika Polres Malang berusaha mencari keadilan di Dewan Pers. Langkah Polres Malang ini patut menjadi contoh bagi lembaga lainnya jika berurusan dengan media atau pemberitaan," tandas Hendro. (*)

Jurnalis :
Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher :
Copyright © 2017 TIMES Banyuwangi
Top

search Search