TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Berita

Anggaran Pilbup 2020 Minim, KPU Banyuwangi: Jelas Tidak Cukup!

18/09/2019 - 19:21 | Views: 630
Dwi Anggraeni, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi. (Foto: Agung Sedana/TIMES Indonesia)

TIMESBANYUWANGI, BANYUWANGIKPU (Komisi Pemilihan Umum) Banyuwangi menilai anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati Banyuwangi 2020 sangat minim.

"Dari Rp. 109 miliar, hanya disetujui sebesar Rp. 58 miliar saja oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Banyuwangi," kata Ketua KPU Banyuwangi, Dwi Anggraeni, Rabu (18/9/2019).

Sebelumnya, KPU telah merampungkan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan jumlah Rp 77 miliar. Hingga akhirnya setelah dilakukan perumusan ulang dan sejumlah penyesuaian, anggaran Pilbup Banyuwangi 2020 mengalami kenaikkan yang cukup signifikan. Dari Rp 77 miliar tersebut, melonjak naik hingga menyentuh angka Rp 109 miliar.

Penambahan anggaran ini, lanjut Anggreini, dikarenakan adanya penyesuaian honor ad-hoc dari tingkat PPK hingga KPPS. Dari situ, saat ini KPU RI tengah mengajukan tambahan anggaran untuk panitia ad-hoc di Kementerian Keuangan. Atas hal tersebut KPU RI kemudian menginstruksikan agar KPU di daerah melakukan penyesuaian setiap poin perumusan anggaran.

"Setelah dilakukan penyesuain, anggaran untuk honor ad-hoc akhirnya membengkak menjadi Rp. 56 miliar dari sebelumnya hanya Rp. 20 miliar," katanya.

Hanya saja, lanjut Anggraeni, tim anggaran Pemkab Banyuwangi justru memangkas anggaran Pilbup 2020 hampir separuh dari kebutuhan. "Kita sudah mengusulkan ke Pemkab, tapi berdasarkan informasi dari TAPD, anggaran yang disetujui hanya Rp 58 miliar saja," katanya.

Sejauh ini, Anggraeni mengaku belum pernah diajak duduk bersama oleh TAPD untuk membahas persoalan rupiah tersebut. "Kita berharap bisa ketemu dengan TAPD, kita akan paparkan kenapa anggaran ini membengkak," katanya.

Menurut Anggraeni, jumlah tersebut jelas tidak mencukupi untuk pelaksanaan Pilbup Banyuwangi 2020 mendatang. "Jumlah tersebut akan habis hanya untuk kebutuhan honor perangkat ad-hoc saja. Jelas tidak cukup. Belum juga untuk kebutuhan logistik, sosialisasi dan lain-lainnya," kata Ketua KPU Banyuwangi, Dwi Anggraeni. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Jurnalis : Agung Sedana
Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan
Copyright © 2019 TIMES Banyuwangi
Top

search Search