Peristiwa - Nasional
Pemuda Muhammadiyah Desak Menteri yang Nyaleg Segera Mundur
09-07-2018 - 20:53 | Views: 3.47k
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly (FOTO: Dokumen TIMES Indonesia)
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly (FOTO: Dokumen TIMES Indonesia)

TIMESBANYUWANGI, JAKARTA – Wakil Direktur Madrasah Antikorupsi PP Pemuda Muhammadiyah, Ahmad Fanani menyarankan, para menteri yang akan maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) 2019 segera mengundurkan diri.

Pasalnya, Pemilihan Legislatif harus berjalan dengan baik dan menjunjung tinggi nilai integritas dan menjaga martabat demokrasi.

"Bagi sapa saja menteri yang ingin mencaleg, lebih lebih yang bersangkutan adalah kader partai. Proses kampanye sangat panjang bagi caleg, jika menteri tidak mundur maka dipastikan akan mengganggu kerja pemerintahan," kata Fanani melalui keterangan tertulis yang diterima Times Indonesia (Timesindonesia.co.id), Senin (9/7/2018).

Fanani mengaku khawatir, apabila menteri itu tidak mengundurkan diri, maka konflik kepentingan antara kedudukan sebagai pembantu presiden dan kepentingan kampanye tak akan terelakkan.

Selain itu, adanya kemungkinan melakukan intervensi penyelenggaraan pemilu juga tidak bisa dielakkan.

Meski demikian, dia mengakui apabila sikap menteri memilih keluar secara substansi memang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Namun, secara norma, tuntutan menteri mundur karena caleg memiliki esensi yang sama,  dengan ketentuan yang mengatur beberapa jabatan penyelenggara negara yang harus mundur karena menjadi caleg.

"Caleg yang mendaftar harus bebas dari segala kepentingan penyelenggaraan negara agar tidak mengganggu kimerjanya pada saat caleg berkampanye," tegas dia.

Sebagai informasi, Berdasarkan informasi dari website resmi KPU RI terdapat 16 tahapan yang harus dilalui calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pertama, tahap pendaftaran yang dibuka mulai hari ini hingga 17 Juli 2018. Kemudian, akan ada verifikasi administrasi bakal calon pada 5 sampai 18 Juli 2018.

Selanjutnya, KPU akan menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon kepada partai politik peserta pemilu.

Pada 22-31 Juli, terdapat perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota serta pengajuan bakal calon pengganti. Selanjutnya, Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon pada 1-7 Agustus 2018.

Kemudian tahapan berikutnya yakni tentang penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS) pada 8 Agustus-12 Agustus.

Selanjutnya, pada 12 Agustus-14 Agustus 2018 yakni pengumuman DCS anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD provinsi kabupaten/kota, serta persentase keterwakilan perempuan.

Kemudian langkahnya yakni, penyampain masukan dan tanggapan dari masyarakat pada 12 Agustus-21 Agustus.

Lalu, permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masayarakat terhadap DCS pada 22 Agustus-28 Agustus 2018.

Pada 29 Agustus-31 Agustus 2018, masuk tahap penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP kabupaten/kota. Kemudian, pemberitahuan pengganti DCS pada 1-3 September 2018.

Pengajuan penggantian bakal calon dibuka pada 4-10 September 2018.

Selanjutnya verifikasi pengganti DCS 11-13 September 2018. Kemudian penyusunan dan penetapan daftar calon tetap (DCT) 14-20 September 2018 dan selanjutnya, pengumuman DCT pada 21-23 September 2018.

Untuk pemilihannya sendiri dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mempersilahkan menterinya jika ingin maju dalam pemilihan legislatif 2019.

Menurut Jokowi, menteri yang ingin nyaleg cukup mengajukan cuti dan tidak ada keharusan mundur dari kabinet.

"Ya izin saja. Nanti izin cuti kalau mau kampanye. Jangan sampai ganggu tugas keseharian di dalam pemerintahan. Kan bisa izin cuti," kata Jokowi di Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Lantaran hal ini, Pemuda Muhammadiyah menyarankan para menteri yang akan maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) 2019 segera mengundurkan diri.(*)

Pewarta
: Alfi Dimyati
Editor
: Yatimul Ainun
Publisher
: Sholihin Nur