Ekonomi
DPR Setujui Anggaran Kemenkop UKM Tahun 2019 Sebesar Rp 1.291 Triliun
09-07-2018 - 18:46 | Views: 3.87k
Raker Kemenkop UKM dengan Komisi VI DPR RI (FOTO: Alfi Dimyati/TIMES Indonesia)
Raker Kemenkop UKM dengan Komisi VI DPR RI (FOTO: Alfi Dimyati/TIMES Indonesia)

TIMESBANYUWANGI, JAKARTAKomisi VI DPR menyetujui usulan penambahan anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menegah (Kemenkop UKM), pada tahun 2019 sebesar Rp 1.291.285.804.000.

Hal tersebut, guna memenuhi kekurangan target yang menyentuh kehidupan rakyat yang telah ditetapkan  dalam RPJMN 2015-2019.

"Komisi VI DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2019 sebesar Rp 1.291.285.804.000 pad tahun 2019," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Dito Ganinduto saat Raker dengan Kemekop UKM di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/7/2018).

Dito menerangkan, bahwa Penambahan anggaran Kemekop UKM sudah seusai dengan Surat Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 10/M.KUKM.1/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018.

Adapun anggaran tersebut, dialokasikan untuk wirausaha pemula, pelatihan bagi SDM KUMKM yang bersumber dari fungsi pendidikan, pendampingan KUR, revitalisasi pasar tradisional, pusat layanan usaha terpadu.

"Pendampingan sertifikat hak atas tanah (SHAT), koperasi/usaha simpan pinjam dan USP/pembiayaan syariah serta memperkuat kapasitas manajemennya, fasilitas akta koperasi, satuan tugas pengawas koperasi dan pembentukan jabatan fungsional pengawas koperasi," katanya.

Menurutnya, hasil penyempurnaan alokasi anggaran tersebut, selanjutnya akan diserahkan ke Badan Anggaran (Banggar) untuk disinkronisasikan sebagai bahan penyusunan RUU APBN tahun 2019.

"Semua usulanya sudah kita terima untuk kita realisasikan kepada banggar," tegasnya.

Anggota Komisi VI lainnya, Djoni Rolindrawan mengatakan bahwa kenaikan anggaran tersebut akan memberikan multi effect player di masyarakat. Sebab kenaikan anggaran itu ditujukan untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Ini ada 13 program ya. Ini fasilitas permodalan kan bersentuhan langsung, revitalisasi pasar tradisional juga kan bersentuhan langsung, umumnya ini bersentuhan langsung ke masyarakat dan Pelaku industri UMKM, apalagi pendampingan kredit usaha rakyat, kecuali dukungan managemen ya. Dukungan managemen kan tidak langsung, ini kan hasilnya rekomendasi-rekomendasi tertulis saja," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR lainnya, Nasim khan mengatakan agar semua pihak benar-benar memperhatikan dan peduli kepada Koperasi.

"Ini program harus ditingkatkan lagi, Syukur-syukur pemerintah memberikan pendanaan lebih dan perhatian politik anggaran lebih kepada kemenkop UKM,  Jangan sampai perkoperasian kita menjadi turun. Kita harap itu ditingkatkan," katanya.

Oleh karena itu, dia berjanji akan mengawal Koperasi mulai dari Badan Anggaran hingga implementasi dilapangan.

"Sebagai anggota komisi VI DPR, Saya dan teman-teman akan mendukung, Mengawal dan memback up agar koperasi sebagai soko guru bangsa kita bisa lebih hidup dan lebih baik lagi kedepannya dan bermanfaat buat masyarakat," katanya.

"Saya juga akan mengawal sampai bawah, Didapil saya, saya akan terus kembangkan pengusaha pemula, Wirasusaha pemula dan lainnya. Kita juga meminta agar dinas - dinas dikota atau kabupaten untuk terus bersinergi dengan pelaku-pelaku usaha tersebut," terangnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menyampaikan, pihaknya telah mengajukan usulan anggaran tambahan kepada Komisi VI DPR serta ke Kementerian Keungan dan Menteri PPN/Kepala BAPENNAS sebesar Rp 1.291.285.804.000.

Atas usulan tersebut, akhirnya Komisi VI DPR RI menyetujuinya dan selanjutny, akan diserahkan ke Badan Anggaran (Banggar) untuk disinkronisasikan sebagai bahan penyusunan RUU APBN tahun 2019.(*)

Pewarta
: Alfi Dimyati
Editor
: Yatimul Ainun
Publisher
: Sholihin Nur