Peristiwa - Nasional
Usai Diperiksa KPK sebagai Saksi, Ini Kata Abdul Malik Haramain
09-07-2018 - 15:34 | Views: 2.51k
Abdul Malik Haramain. (FOTO: Liputan6.com)
Abdul Malik Haramain. (FOTO: Liputan6.com)

TIMESBANYUWANGI, JAKARTA – Sekira pukul 15:00 WIB politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain selesai menjalani pemeriksaan penyidik KPK. Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi E-KTP untuk tersangka Markus Nari.

Kepada awak media, mantan anggota Komisi II DPR itu mengaku tidak mengetahui permintaan sejumlah uang terkait proyek pengadaan E-KTP. 

"Tidak, sama sekali tidak ada (permintaan uang E-KTP)," ucap Abdul Malik di Loby Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/7/2018).

Kata dia, selama pemeriksaan berlangsung, dirinya mengaku sempat ditanya seputar tersangka kasus korupsi proyek E-KTP Markus Nari. Namun, ia enggan merinci keterangan yang disampaikan di hadapan penyidik.

"Pertama saya dimintai keterangan tentang Markus Nari. Kedua semua penjalasan saya tentang Pak Markus Nari sudah sampaikan ke penyidik selengkapnya sama penyidik ya," bebernya. 

Penyidik disinyalir memanggil Abdul Malik Haramain karena sebelumnya politikus PKB itu sempat disebut jaksa penuntut umum KPK dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, menerima uang sebesar US$ 37 ribu.

Selain Abdul Malik Haramain, KPK juga memanggil Kasubag Sistem dan Prosedur Ditjen Dukcapil Kemendagri, Endah Lestari; mantan Kepala Biro Perencanaan Kemendagri Yuswandi A. Tumenggung; Staff PNS Ditjen Dukcapil Kemendagri Achmad Purwanto; dan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh.

Mereka juga merupakan saksi untuk tersangka Markus Nari. Namun dari saksi-saksi di atas, Zudan tak bisa memenuhi panggilan penyidik KPK. "(Zudan Arief Fakhrulloh) telah mengirimkan surat ke KPK dan akan dijadwalkan ulang minggu depan," ujar Jubir KPK Febri Diansyah. 

Tambahan informasi, KPK menetapkan status tersangka kepada Markus pada 2 Juni 2017. Markus diduga merintangi proses penyidikan dan pengadilan. 

Anggota DPR Fraksi Golkar itu dijerat pasal berlapis karena diduga ikut menikmati uang korupsi proyek E-KTP. Markus diduga meminta uang kepada dua pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto (terpidana E-KTP) untuk memuluskan pembahasan proyek. Politisi PKB Abdul Malik Haramain termasuk yang diperiksa sebagai saksi kasus ini. (*)

Pewarta
: Hasbullah
Editor
: Deasy Mayasari
Publisher
: Rizal Dani