Peristiwa - Nasional
KPK Cegah 4 Orang Dekat Gubernur Aceh ke Luar Negeri
09-07-2018 - 11:23 | Views: 2.58k
KPK. (FOTO: TIMES Indonesia)
KPK. (FOTO: TIMES Indonesia)

TIMESBANYUWANGI, JAKARTAKPK telah mencegah empat orang dekat tersangka kasus dugaan korupsi pengalokasian dan penyaluran DOKA tahun anggaran 2018, Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf untuk berpergian ke luar negeri. Salah satunya yakni, model cantik teman dekat Irwandi Yusuf sekaligus tenaga ahli Aceh Marathon, Fenny Steffy Burase‎.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menerangkan, pencegahan terhadap Steffy berpergian ke luar negeti untuk mendalami adanya dugaan aliran suap Dana Ot‎onomi Khusus Aceh (DOKA) ke kantong pribadi atlet marathon itu.

"Terhadap saksi ke-3 (Fenny Steffy Burase), ada informasi terkait aliran dana yang perlu diklarifikasi dan pertemuan-pertemuan dengan tersangka yang relevan dengan perkara ini," kata Febri saat dikonfirmasi, Senin (9/7/2018).

Tak hanya Steffy Burase, KPK juga mencegah Kadis PUPR Pemprov Aceh Rizal Aswandi, Kepala ULP Pemprov Aceh, Nizarli; serta Teuku Fadhilatul Amri. Dijelaskan Febri, pencegahan terhadap pejabat ULP dan Kadis PUPR Aceh untuk mendalami proses pengadaan di Pemprov Aceh.

"Terhadap pejabat ULP dan PUPR, kami perlu memperdalam proses pengadaan yang dilakukan. Pengadaan yang terkait dengan penggunaan dana DOKA," ungkapnya.

Kata dia, pencegahan ke luar negeri terhadap empat orang tersebut untuk meneggakkan proses hukum terhadap kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otsus Aceh tahun anggaran 2018.

"KPK diberi tugas untuk melakukan penanganan kasus korupsi. Penanganan kasus korupsi tersebut perlu mendapat dukungan dari masyarakat karena yang dirugikan akibat korupsi adalah masyarakat itu sendiri," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK resmi menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran DOKA tahun anggaran 2018. Empat tersangka tersebut yakni, Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf; Bupati Bener Meriah, Ahmadi;‎ serta dua pihak swasta yakni, Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

Diduga, Gubernur Irwandi meminta jatah sebesar Rp1,5 miliar terkait fee izin proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Irwandi meminta jatah tersebut kepada Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Namun, Bupati Ahmadi baru menyerahkan uang sebesar Rp500 Juta kepada Gubernur Irwandi lewat dua orang dekatnya yakni Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. ‎Diduga, pemberian tersebut merupakan bagian komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh.

Sebagai pihak penerima suap, Irwandi Yusuf, Hendri Yusuf, dan Syaiful Bahri disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dementara sebagai pihak pemberi suap, Ahmadi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. (*)

Pewarta
: Hasbullah
Editor
: Wahyu Nurdiyanto
Publisher
: Rizal Dani