Peristiwa - Nasional
Bahas Peraturan KPU, DPR Rapat Bersama Lima Lembaga Negara
05-07-2018 - 14:31 | Views: 2.13k
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menggelar rapat bersama dengan lima perwakilan lembaga negara terkait Peraturan KPU yang memuat aturan larangan mantan narapidana korupsi maju menjadi Anggota Legislatif 2019. (FOTO: Istimewa)
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menggelar rapat bersama dengan lima perwakilan lembaga negara terkait Peraturan KPU yang memuat aturan larangan mantan narapidana korupsi maju menjadi Anggota Legislatif 2019. (FOTO: Istimewa)

TIMESBANYUWANGI, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat bersama dengan lima lembaga negara terkait Peraturan KPU (PKPU) yang memuat aturan larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (Caleg) 2019.

Kelima lembaga negara itu meliputi, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Kejaksaan Agung serta Kementerian Hukum dan HAM. 

Ketua-DPR-RI-Bambang-Soesatyo-3.jpg

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, pertemuan hari ini, untuk meminta penjelasan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyusul pengundangan PKPU tersebut.

"Hal yang pasti, kami dari DPR akan memberikan catatan-catatan," kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (5/7/2018).

Menurut, PKPU No 20/2018 melanggar konstitusi yang telah menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. 

Ketua-DPR-RI-Bambang-Soesatyo-4.jpg

"Seseorang kan tidak boleh dihukum dua kali. Itu melanggar konstitusi. Ini bisa menjadi preseden buruk kalau dilanjutkan," tegas Bamsoet.

Tambahan informasi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah diundangkan.

PKPU itu juga sudah tercatat di dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 834 tahun 2018. Ketua KPU RI, Arief Budiman menetapkan PKPU itu di DKI Jakarta pada tanggal 2 Juli 2018. 

Sementara, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Eka Tjahjana mengundangkan PKPU itu pada tanggal 3 Juli 2018.

Salah satu poin yang menjadi sorotan yaitu pengaturan mengenai tidak menyertakan mantan terpidana korupsi untuk mendaftarkan diri sebagai caleg. Partai politik berwenang menyeleksi bakal caleg di setiap tingkatan.

Di dalam Bab II Pengajuan Bakal Calon Bagian Kesatu Umum Pasal 4 ayat 1 disebutkan Partai Politik dalam mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 4 ayat 2 disebutkan Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik

Pada Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) disebutkan bahwa,  seleksi bakal calon anggota legislatif (caleg) secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. (*)

Pewarta
: Hasbullah
Editor
: Faizal R Arief
Publisher
: