Peristiwa - Nasional
Pagu Indikatif Anggaran Kemenhub Tahun 2019 Rp 44.132 Triliun
06-06-2018 - 22:37 | Views: 2.59k
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi. (FOTO: ProfilBos.com)
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi. (FOTO: ProfilBos.com)

TIMESBANYUWANGI, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan pagu indikatif (patokan batas maksimal anggaran) untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 44,132 triliun. 

Nilai pagu Rp 44,132 triliun itu akan dibagi ke beberapa unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

"Sekretariat Jenderal Rp 0,547 triliun, Inspektorat Jenderal Rp 0,092 triliun, Ditjen Perhubungan Darat Rp 3,784 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp 12,824 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp 7,643 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp 15,361 triliun," kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu 6/6/2018).

"Badan Litbang Perhubungan Rp 0,122 triliun, BPSDM Rp 3,593 triliun, dan BPTJ Rp 0,162 triliun," tambahnya. 

Dari komposisi anggaran per belanja, nilai Rp 44,132 triliun dibagi menjadi anggaran operasional sebesar Rp 5,791 triliun (dipergunakan untuk belanja pegawai Rp 3,423 triliun dan belanja barang mengikat Rp 2,368 triliun) serta belanja non operasional sebesar Rp 38,340 triliun (dipergunakan untuk belanja barang tidak mengikat Rp 12,923 triliun dan belanja barang modal Rp 25,417 triliun).

Sedangkan komposisi anggaran menurut sumber pendanaan, angka Rp 44,132 triliun tersebut didapatkan dari Rupiah Murni sebesar Rp 28,036 triliun (63,5%), Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp 4,908 triliun (11,1%), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar  Rp 7,998 triliun (18,1%), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 1,619 triliun (3,7%), dan Belanja Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 1,570 triliun (3,6%).

Menhub mengatakan bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019, Kementerian Perhubungan telah mengusulkan beberapa prioritas pembangunan sarana dan prasarana di bidang perhubungan yang sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019.

“Prioritas utama yakni pembangunan infrastruktur transportasi, serta prioritas khusus yakni percepatan pembangunan sarana dan prasarana di beberapa daerah,” tegas Menhub.

Untuk prioritas utama yakni pembangunan infrastruktur transportasi akan diarahkan untuk pembangunan guna pencapaian target RPJMN 2015 -2019 dan Renstra K/L khususnya untuk Kegiatan yang belum mencapai target 2019; Direktif/Penugasan Presiden dan Arahan Rapat Terbatas; Proyek Strategis Nasional (Sesuai dengan Perpres No. 58 Tahun 2017); Lanjutan Penyelesaian Proyek Prioritas Nasional Tahun 2018.

Kemudian untuk Pembangunan di Daerah Terdepan, Tertinggal dan Terluar Indonesia; Aspirasi dari masyarakat dan mendukung program kerakyatan; dan Pembangunan infrastruktur yang dalam tahap penyelesaian (KDP) serta pendanaan pembangunan yang bersumber dari anggaran selain rupiah murni.

Untuk Prioritas Khusus anggaran akan diarahkan kepada percepatan pembangunan sarana dan prasarana baru untuk dukungan terhadap Asmat, dukungan terhadap Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan antara lain TNKM (Taman Nasional Kayan Mentarang).

"Dan Ekstension Tol Laut (subsidi angkutan barang perintis) serta Revitalisasi Angkutan Perkotaan," tegas Menhub.

Seperti diketahui, Kemenhub melakukan pembahasan soal pagu indikatif dengan DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Senayan Jakarta, Rabu, 6 Juni 2018.(*)

Pewarta
: Alfi Dimyati
Editor
: Deasy Mayasari
Publisher
: