Peristiwa - Daerah
Begini Perjuangan Warga Pakel Banyuwangi Pertahankan Tanah Leluhur
30-05-2018 - 19:16 | Views: 4.02k
Ketua Forsuba, H Abdillah Rafsanjani (baju coklat) bersama tokoh masyarakat Desa Pakel, Kecamatan Licin, Banyuwangi. (FOTO: Syamsul Arifin/ TIMES Indonesia)
Ketua Forsuba, H Abdillah Rafsanjani (baju coklat) bersama tokoh masyarakat Desa Pakel, Kecamatan Licin, Banyuwangi. (FOTO: Syamsul Arifin/ TIMES Indonesia)

TIMESBANYUWANGI, BANYUWANGI – Teror dan ancaman mewarnai perjuangan warga Desa Pakel, Kecamatan Licin, Banyuwangi, Jawa Timur. Akibatnya, masyarakat setempat resah dan proses pengukuran manual tanah yang seharusnya dilakukan hari ini terpaksa ditunda.

Seperti diketahui, warga Desa Pakel, Kecamatan Licin, sejak beberapa bulan lalu getol memperjuangkan hak tanah warisan leluhur. Saat ini, sudah menemui titik terang.

Teror berisi ancaman tersebut menimpa Notaris Achmad Munif SH, selaku pihak yang membantu proses pengurusan sertifikat tanah Desa Pakel. 

"Jika pada saat pengukuran terjadi anarkis, maka pak Munif dan Haji Abdillah (Ketua Forum Suara Blambangan (Forsuba), selaku pendamping warga), akan dipanggil," ucap Notaris Munif di hadapan para ahli waris, pengurus Forsuba dan masyarakat, Rabu (30/5/2018).

Awalnya, pengukuran tanah secara manual sesuai arahan Munif, akan dilakukan hari ini. Tujuannya untuk mempermudah kerja petugas ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi. Namun, lantaran ancaman tersebut, Munif khawatir keselamatannya terancam dan meminta warga menunda proses pengukuran manual tanah.

Ketakutan Munif tersebut bukan tanpa alasan. Selain ancaman dilakukan dengan kata-kata kasar, media yang digunakan adalah sambungan telepon selular dengan Nomor 081336780xxx.

Sebuah alat komunikasi yang saat ini tidak mungkin bisa digunakan sembarangan karena harus didaftarkan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

"Demi menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman warga, kejadian ini langsung kami adukan ke Polres Banyuwangi," ucap Ketua Forsuba, H Abdillah Rafsanjani.

Salah satu sesepuh Gerakan Pemuda (GP) Ansor Banyuwangi ini berharap, kepolisian bisa menindaklanjuti kasus teror ancaman tersebut. 

"Jika pelaku teror yang mengaku anggota kepolisian, maka tindakan tersebut tidak profesional. Tapi jika oknum tersebut bukan dari instansi Kepolisian, maka harus ditangkap karena telah mencoreng nama baik Polri serta telah menimbulkan keresahan masyarakat," ujar Abdillah.

Terkait perjuangan warga Desa Pakel, didasari atas hak tanah warisan leluhur yang sejak puluhan tahun lalu dikuasai perusahaan perkebunan PT Bumi Sari dan KPH Perhutani Banyuwangi Barat.

Namun sesuai hasil penelusuran, Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki PT Bumi Sari, tidak menyebutkan bahwa tanah Pakel masuk wilayah perkebunan. Itu dibuktikan dengan surat BPN Banyuwangi, Nomor 280/600.1.35.10/II/2018, tertanggal 14 Februari 2018.

Di situ dijelaskan bahwa Sertifikat HGU PT Bumi Sari, yang berlaku sampai 31 Desember 2034, adalah Sertifikat HGU Nomor 1 Desa Kluncing, Kecamatan Licin, seluas 1.902.600 meter persegi. Dan Sertifikat HGU No 8 Desa Bayu, Kecamatan Songgon, seluas 11.898.100 meter persegi. Atau dengan luasan total 1.189,81 hektar.

Meski tak masuk dalam Sertifikat HGU, faktanya sesuai tapal batas yang dimiliki Pemerintah Desa, PT Bumi Sari, selama puluhan tahun telah mengelola 800 hektar lebih tanah wilayah Desa Pakel. Tepatnya Dusun Taman Glugo dan Dusun Sadang.

Perjuangan warga Desa Pakel, Kecamatan Licin ini berawal dari bukti lama kepemilikan berupa Sertifikat Izin Membuka Lahan tertanggal 11 Januari 1929, yang ditanda tangani Bupati Banyuwangi, Achmad Noto Hadi Soerjo. Dalam dokumen berbahasa belanda tersebut, leluhur warga Desa Pakel, atas nama Doelgani, Karso dan Senen, diberi kewenangan membuka lahan seluas 4000 Bau. (*)

Pewarta
: Syamsul Arifin
Editor
: Deasy Mayasari
Publisher
: