Peristiwa - Daerah
Demo HMI di Depan Istana Berujung Bentrok
23-05-2018 - 07:40 | Views: 5.79k
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera. (FOTO: Telusur)
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera. (FOTO: Telusur)

TIMESBANYUWANGI, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyayangkan tindakan represif aparat kepolisian kepada sejumlah anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang menggelar aksi 'Refleksi 20 Tahun Reformasi' di depan Istana Negara.

Kata dia, uknum aparat itu sudah bertindak di luar batas dan melanggar kebebasan berekspresi, berserikat serta kebebasan menyampaikan pendapat. Padahal itu sudah dijamin oleh konstitusi negara. 

"Aksi kekerasan pada kawan-kawan HMI tidak dapat dibenarkan. Ini negara hukum. Ini negara punya kebebasan berkumpul dan berserikat termasuk menyampaikan pendapat," tulis Mardani di akun Twitter miliknya yang diakses TIMES Indonesia (timesindonesia.co.id), Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Menurutnya, penanganan persuasif dan dialog harus dikedepankan aparat kepolisian setiap mengawal aksi demonstratif para mahasiswa. Sebab, tindakan represif hanya akan menimbulkan bentrok anta dua belah pihak, sehingga harus dihindari. 

"Tindakan represif harus dihindari untuk penanganan demo aspirasi, sehingga tidak timbul korban. Mahasiswa adalah anak bangsa ini, anak-anak kita juga sebagai generasi penerus bangsa," tegas dia. 

Ditegaskan Mardani, aksi kekerasan terhadap demonstran, khususnya mahasiswa semakin mempertontonkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai dinamika sosial di dalam negeri. 

Seperti diberitakan, tujuh mahasiswa anggota HMI dilarikan ke RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, usai bersitegang dengan aparat kepolisian dalam aksi Refleksi 20 Tahun Reformasi. Namun, mereka tak ditahan dan diperbolahkan pulang. 

Dalam aksi tersebut, ada tiga poin tuntutan utama yang diminta HMI. Pertama, mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait peristiwa teroris. 

Tuntutan lainnya adalah meminta Jokowi mencopot Kepala BIN serta menuntut Jokowi dan Jusuf Kalla untuk mundur dari jabatannya karena dinilai gagal menjalankan tugas di pemerintahan.  (*)

Pewarta
: Hasbullah
Editor
: Wahyu Nurdiyanto
Publisher
: Rochmat Shobirin