Peristiwa - Nasional
Presiden Jokowi Tak Ingin Rp187 Triliun Dana Desa Kembali ke Jakarta
14-05-2018 - 16:12 | Views: 4.51k
Presiden Joko Widodo saat membuka Rakornas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pusat, dan Daerah di JIExpo, Jakarta, Senin (14/5/2018). (Kemendes PDTT For TIMES Indonesia)
Presiden Joko Widodo saat membuka Rakornas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pusat, dan Daerah di JIExpo, Jakarta, Senin (14/5/2018). (Kemendes PDTT For TIMES Indonesia)

TIMESBANYUWANGI, JAKARTA – Pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp187 Triliun, ke desa-desa dalam kurun empat tahun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ingin dana tersebut tersedot kembali ke kota. Ia menegaskan bahwa dana desa harus berputar di desa.

Jumlah dana desa sebesar  itu  mulai disalurkan sejak tahun 2015 sebesar Rp 20 Triliun, tahun 2016 Rp 47 Triliun, tahun 2017 Rp 60 Triliun, dan Tahun 2018 Rp 60 Triliun.

"Artinya, uang itu didorong masuk ke desa supaya perputaran uang ada di desa, di kecamatan, atau maksimal peredaran uang ada di lingkup kabupaten. Agar uang Rp187 Triliun yang tahun depan insyaallah akan kita tingkatkan lagi, jangan sampai tersedot lagi masuk Jakarta," kata Jokowi pada Rakornas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pusat, dan Daerah di JIExpo, Jakarta, Senin (14/5/2018).

kemendesa-AA.jpg

Jokowi berkata, program Padat Karya Tunai (PKT) adalah cara agar dana desa seratus persen berputar di daerah. Dengan begitu, konsumsi masyarakat desa akan meningkat, terciptanya ribuan lapangan pekerjaan, dan mampu membuka pertumbuhan ekonomi di desa.

"Bagaimana caranya? Dalam setiap program misalnya membuat jalan desa, membuat embung desa, membuat irigasi desa, misalnya membutuhkan pasir, beli pasir itu dari desa itu," katanya.

"Kalau nggak ada ke lingkup kecamatan, belinya disitu. Perlu batu, cari di lingkungan desa itu, dari lingkungan kecamatan. Uangnya biar beredar di situ terus, muter-muter terus," terangnya.

Menurutnya, poin paling penting dalam PKT adalah seratus persen pekerja dana desa harus merupakan warga desa setempat. Pembayaran upah bisa dilakukan per hari atau minimal dibayar per-minggu.

"Misalnya di satu desa yang kerja 100 saja, berarti membuka 7,4 juta lapangan pekerjaan di desa. Kalau 200 pekerja setiap desa, berarti membuka 14 juta lapangan pekerjaan di desa," ungkapnya.

Terkait laporan, lanjut Jokowi, dilakukan dengan format sesederhana mungkin agar tidak menyulitkan aparat desa.

Meski demikian, ia tetap meminta aparat desa berhati-hati dalam menggunakan dana desa. Jika dilakukan dengan benar, ia yakin dana desa akan membuka lebar pertumbuhan ekonomi daerah.

"Pembangunan harus merata. Kalau dulu Jawa Sentris, sekarang Indonesia Sentris," sambung Jokowi.

Tambahan informasi, kegiatan Rakornas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pusat dan Daerah tersebut dihadiri oleh 7.200 Kepala Desa terpilih dari 74.957 desa di Indonesia, para pendamping desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.(*)

Pewarta
: Hasbullah
Editor
: Yatimul Ainun
Publisher
: Sholihin Nur