Peristiwa - Daerah
Sidak IMB PT Bumi Sari, Satpol PP dan Forpimka Licin Diping-pong
26-04-2018 - 17:26 | Views: 7.21k
Satpol PP dan Forpimka Licin, Banyuwangi, saat mendatangi kantor PT Bumi Sari di Dusun Taman Glugo, Desa Pakel. (FOTO: Syamsul Arifin/ TIMES Indonesia)
Satpol PP dan Forpimka Licin, Banyuwangi, saat mendatangi kantor PT Bumi Sari di Dusun Taman Glugo, Desa Pakel. (FOTO: Syamsul Arifin/ TIMES Indonesia)

TIMESBANYUWANGI, BANYUWANGI – Satpol PP didampingi Forpimka Licin, Banyuwangi, sidak IMB perumahan milik perusahaan perkebunan PT Bumi Sari, di Dusun Taman Glugo, Desa Pakel, Kamis (26/4/2018). Sidak ini dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat yang menduga bangunan didirikan tanpa melalui prosedur.

Namun sayang, meski bermaksud melakukan penegakan hukum, Satpol PP dan Forpimka Licin justru mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan. Para abdi negara tersebut seolah diping-pong oleh bos PT Bumi Sari, Djohan Soegondo.

Awalnya, rombongan mendatangi kantor perusahaan perkebunan yang ada di Dusun Taman Glugo, Desa Pakel. Satu area dengan perumahan yang IMB nya dipertanyakan masyarakat.

SIdak-IMB-B.jpg

Di sini, Camat Licin, H Hartono, Kapolsek Licin, AKP Jupriyadi, Kasat Pol PP Banyuwangi, Edi Supriyono, perwakilan Forum Suara Blambangan (Forsuba) selaku pendamping warga Desa Pakel serta Babinsa, hanya ditemui Karsini. Salah satu Sinder perkebunan PT Bumi Sari.

"Kita di sini akan melakukan cek IMB, dan baru kali ini kami cek IMB didampingi masyarakat," ucap Kasatpol PP menyampaikan maksud kedatangan.

Dia juga menjelaskan bahwa dirinya yang didampingi PPNS Satpol PP Banyuwangi, Aldian, tidak mempertanyakan terkait jarak bangunan dari sepadan jalan. Mengingat jalanan di wilayah setempat dinilai bukan jalan umum, baik jalur kabupaten, provinsi maupun nasional.

“Untuk lebih lanjut ke pimpinan di kantor PT Bumi Sari, di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, sana. Namun pesan pimpinan kami, di Taman Glugo, gak ada bangunan baru, semua renovasi saja,” jawab Sinder Karsini.

Mendengar jawaban enteng dari Sinder, sontak masyarakat yang turut menyaksikan pertemuan langsung geram dan menyayangkan. Sebagai pengusaha, pimpinan PT Bumi Sari, Djohan Soegondo, dinilai sangat menganggap remeh pejabat pemerintahan.

“Kami sangat menyayangkan sikap pak Djohan, dengan selalu mengirim anak buah yang tidak tahu duduk permasalahan, ini sama saja dengan meremehkan dan mem-ping-pong pejabat pemerintah dan masyarakat, untuk itu kami meminta Satpol PP dan Forpimka untuk datang langsung ke kantor PT Bumi Sari,” tegas Edi Wahyono, Perwakilan Forsuba.

Reaksi masyarakat tersebut bukan tanpa alasan. Dalam usaha memperjuangkan hak tanah leluhur yang dicaplok perusahaan perkebunan PT Bumi Sari, Djohan juga tidak menunjukkan iktikad baiknya. Padahal, dari data yang dimiliki masyarakat, sudah jelas PT Bumi Sari menggarap tanah di wilayah administrasi Pemerintah Desa Pakel, Kecamatan Licin.

Dan itu jelas bertentangan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh PT Bumi Sari. Di mana disebutkan bahwa wilayah perkebunan PT Bumi Sari hanya di wilayah Desa Bayu, Kecamatan Songgon dan Desa Kluncing, Kecamatan Licin.

Tak ingin masyarakat makin memanas, akhirnya rombongan Satpol PP dan Forpimka Licin melanjutkan perjalanan ke kantor PT Bumi Sari, di Desa Bayu, Kecamatan Songgon. Tapi lagi-lagi, mereka tak bisa menemui Djohan Soegondo, karena sedang tidak berada di kantor.

“Kami harap pihak PT Bumi Sari bisa bekerjasama untuk segera menjawab pertanyaan dari Satpol PP. Kami minta hari Jumat sudah ada jawaban,” ungkap Camat Licin, H Hartono.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Pakel, Mulyadi, yang turut mendampingi, juga mengimbau seluruh karyawan PT Bumi Sari, untuk tidak melakukan provokasi terhadap masyarakat. Karena dikhawatirkan bisa memicu kerusuhan hingga jatuhnya korban.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Forsuba, H Abdillah Rafsanjani, mengajak seluruh masyarakat Desa Pakel, Kecamatan Licin, untuk tetap tenang sambil terus berjuang merebut kembali hak tanah warisan leluhur.

“Seandainya PT Bumi Sari memiliki IMB untuk bangunan di Dusun Taman Glugo, itu tambah bagus. Kita bisa menelusuri dasar apa yang digunakan dalam pengurusan IMB tersebut,” ucapnya.

Dan seandainya, masih Abdillah, bangunan tersebut belum ber IMB, dia meminta masyarakat untuk memberi kelonggaran pada PT Bumi Sari untuk melakukan pengurusan.

“Nanti kan bisa dilihat, pengurusannya melalui Desa Kluncing, Bayu atau Pakel. Jika lewat Pakel, kan jelas bahwa Dusun Taman Glugo itu wilayah Desa Pakel, dan Desa Pakel itu tidak masuk dalam HGU yang dipegang oleh PT Bumi Sari,” pungkas pria yang juga sesepuh GP Ansor Banyuwangi ini.

Sebagai informasi, permasalahan tanah Desa Pakel, Kecamatan Licin, Banyuwangi, ini mencuat setelah warga memperjuangkan tanah warisan leluhur yang dibuktikan dengan Sertifikat Izin Membuka Lahan tertanggal 11 Januari 1929, yang ditandatangani Bupati Banyuwangi, Achmad Noto Hadi Soerjo.

Dalam dokumen berbahasa Belanda tersebut, leluhur warga Desa Pakel, atas nama Doelgani, Karso dan Senen, diberi kewenangan membuka lahan seluas 4000 Bau. Namun kini tanah tersebut dikelola perusahaan perkebunan PT Bumi Sari. (*)

Pewarta
: Syamsul Arifin
Editor
: Faizal R Arief
Publisher
: Sholihin Nur