Peristiwa
Kelebihan Biaya Program PTSL di Banyuwangi Harus Dikembalikan
15-04-2018 - 19:45 | Views: 8.95k
Ilustrasi Sertifikat PTSL (FOTO: Istimewa)
Ilustrasi Sertifikat PTSL (FOTO: Istimewa)

TIMESBANYUWANGI, BANYUWANGI – Peraturan Bupati (Perbup) Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang Dibebankan Kepada Masyarakat menyatakan biaya  maksimal untuk pengurusan sertifikat sebesar Rp 150 Ribu.

Sebelum Perbup ditetapkan, beberapa desa pelaksana program PTSL tahun 2018 ‘mencuri start’ dengan memungut biaya lebih tinggi dari ketentuan SKB tiga menteri.

Menyikapi persoalan itu, Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Banyuwangi, Nurhadi berpendapat, jika ada kelompok masyarakat (Pokmas) atau petugas desa yang telah memungut biaya lebih tinggi dari ketentuan hendaknya segera mengembalikan kepada masyarakat.

“Itu sudah kami sampaikan kepada para Kades dalam beberapa kali rapat. Bapak Asisten Pemerintahan juga mengingatkan uang itu dikembalikan,” jelas Nurhadi, Jumat (13/4/2018).

Terkait teknis pengembalian, Nurhadi menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa dan pokmas. “Atur sendiri, bisa juga kelebihannya yang dikembalikan atau kembalikan seluruhnya,” tambahnya.

Saran untuk mengembalikan sisa lebih uang pendaftaran mulai dilaksanakan di beberapa desa. Jika tidak dikembalikan, Nurhadi khawatir akan berdampak hukum kepada petugas dan pokmas karena perbuatan tersebut masuk kategori pungutan liar.

Di Desa Sumberbaru, Kecamatan Singojuruh misalnya, dalam seminggu terakhir, pemohon PTSL di Dusun Umbulrejo mengaku didatangi pengurus pokmas yang bermaksud mengembalikan sisa uang pendaftaran.

“Yang saya tahu, ada lima orang yang dikembalikan uangnya masing-masing Rp 250 Ribu. Ada lagi satu orang yang ikut dua sertifikat dikembalikan Rp 500 Ribu,” jelas warga berinisial P, Minggu (15/4/2018).

Pengembalian uang Rp 250 Ribu itu dinilai kurang dari ketentuan. Karena pokmas telah memungut biaya pendaftaran Rp 500 Ribu per bidang tanah.

“Harusnya kan dikembalikan Rp 350 Ribu, karena uang Rp 500 Ribu dikurangi biaya sesuai ketentuan Rp 150 Ribu, jadi kurang Rp 100 Ribu pengembaliannya,” jelas S, salah satu pendaftar.

Pengembalian uang di Dusun Umbulrejo dilakukan oleh pengurus pokmas, Budi Santoso. Menurut pengakuan P, sisa uang Rp 100 Ribu katanya untuk ‘uang bensin’ pengurus pokmas.

Sementara itu, anggota BPD setempat yang namanya tidak mau disebut mengatakan, pengembalian kelebihan uang pendaftar PTSL di desanya mencapai ratusan juta rupiah.

Asumsinya, ada sekitar 600 bidang tanah yang didaftarkan program PTSL. Jika setiap bidang dipungut Rp 500 Ribu, maka setelah keluarnya Perbup Nomor 11 Tahun 2018, pokmas wajib mengembalikan Rp 350 Ribu per bidang.

“Saat ini belum seluruhnya uang sisa dikembalikan. Jangan sampai program ini tidak sukses dan menjadi persoalan hukum dikemudian hari. Kades harus turun tangan mengatasi persoalan ini,” ujarnya. (*)

Pewarta
: Dian Efendi
Editor
: Wahyu Nurdiyanto
Publisher
: Rizal Dani