Peristiwa - Daerah
KPK Akan Kembangkan Suap Bupati Hulu Sungai ke Kasus Pencucian Uang
15-03-2018 - 15:43 | Views: 2.74k
Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  (FOTO: TIMES Indonesia)
Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (FOTO: TIMES Indonesia)

TIMESBANYUWANGI, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut adanya kemungkinan pengembangan kasus ke tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus suap Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif.

Pengembangan tersebut diindikasikan dari penyitaan 16 kendaraan mewah milik tersangka yang diduga terkait dengan kasus dugaan suap proyek RS Damanhuri tersebut.

"Kemungkinan pengembangan bisa saja, sepanjang memang ada buktinya. Termasuk kemungkinan pengembangan ke TPPU tersebut," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Menurut Febri, untuk mengembangkan parkara itu, penyidik perlu mendalami sejumlah informasi untuk pembuktiaan ke arah perkara pencucian uang tersebut. "Penyitaan sudah dilakukan sejak kasus tindak pidana korupsi sebelumnya," ungkapnya. 

Kata dia, KPK telah menyita delapan mobil ditambah delapan motor, yang terdiri dari dua mobil Rubicon, dua Hummer, satu Cadulac Escalade, satu Toyota Vellfire, satu BMW sport, dan satu Lexus SUV.

Sementara untuk motor, KPK menyita empat Harley, satu BMW, satu Ducati, dan satu motor Trail KTM, telah dibawa ke Jakarta untuk penyitaan.

Diketahui, Abdul Latif diduga menerima suap bersama dua orang lainnya, yaitu Fauzan Rifani selaku Ketua Kadin HST Kalsel dan Abdul Basit selaku Direktur PT Sugriwa Agung. Sedangkan pemberi suap adalah Donny Witono selaku Direktur Utama PT Menara Agung.

Pemberian suap itu diduga terkait pembangunan ruang kelas I, kelas II, VIP, dan Super VIP di RSUD Damanhuri. Dugaan commitment fee proyek ini adalah 7,5 persen atau sekitar Rp3,6 miliar. (*)

Pewarta
: Hasbullah
Editor
: Faizal R Arief
Publisher
: Sholihin Nur