Peristiwa - Nasional
KPK Akan Umumkan Status Tersangka 10 Calon Kepala Daerah Waktu Dekat Ini
14-03-2018 - 19:17 | Views: 3.97k
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (FOTO: Dok.TIMES Indonesia)
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (FOTO: Dok.TIMES Indonesia)

TIMESBANYUWANGI, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera mengumumkan status tersangka bagi para calon kepala daerah di Pilkada serentak 2018.

Lembaga antirasuah itu dikabarkan hampir merampungkan proses penepatan tersangka. Berdasarkan informasi KPK akan menetapkan sedikitnya 10 calon kepala daerah yang tersebar di lebih lima wilayah.

"Ada sekitar 10 calon kepala daerah dalam kapasitas selaku penyelenggara negara, termasuk sebagai kepala daerah yang petahana maju kembali ke pilkada dalam waktu dekat ditetapkan sebagai tersangka," ungkap seorang narasumber, Selasa, (13/3/2018).

Sementara, Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan proses hukum kepada para peserta Pilkada Serentak 2018 akan terus dilakukan meski pemerintah meminta adanya penundaan penetapan tersangka.

Menurut Agus, proses pilkada harus tetap berjalan, namun proses hukum juga tidak bisa ditunda atau dihentikan.

"Salah satu ide kami ingin mengumumkan (tersangka) peserta pilkada itu kan supaya rakyat kemudian tahu," ujar Agus Rahardjo di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Kata Agus, KPK memang sudah lama menyelidiki kasus korupsi yang diindikasikan melibatkan beberapa calon kepala daerah. Dengan adanya alat bukti yang cukup, maka KPK akan menaikkan statusnya sebagai tersangka.

Namun, bila sampai hari ini KPK belum mengumumkan penetapan tersangka, Agus mengatakan, hal itu terjadi karena ada proses yang harus dilalui sebelum penetapan tersangka. Salah satu proses itu adalah penerbitan surat perintah penyidikan atau sprindik.

"Ya hukum kan harus jalan, begitu, kan. Penegakan hukum harus jalan. Oleh karena itu kami akan meneruskan mengumumkan," beber Agus.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta KPK untuk menunda penetapan tersangka calon kepala daerah.

Pemerintah khawatir, penetapan tersangka calon kepala daerah akan membuat KPK dituduh berpolitik sebab saat ini pilkada sudah masuk tahap kampanye.

Selain itu, pemerintah menilai, penetapan tersangka calon kepala daerah akan memicu persoalan keamaman yang menganggu kelancaran jalannya pilkada. (*)

Pewarta
: Hasbullah
Editor
: Widodo Irianto
Publisher
: Sholihin Nur