Politik
Pilgub Jatim 2018
Bawaslu Banyuwangi Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang-Politisasi SARA
14-02-2018 - 14:55 | Views: 7.95k
Ketua Bawaslu Banyuwangi, Hasyim Wahid (di podium) saat sambutan dalam acara deklarasi ‘Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara’ di Aula PCNU setempat. (FOTO: Hafil Ahmad/ TIMES Indonesia)
Ketua Bawaslu Banyuwangi, Hasyim Wahid (di podium) saat sambutan dalam acara deklarasi ‘Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara’ di Aula PCNU setempat. (FOTO: Hafil Ahmad/ TIMES Indonesia)

TIMESBANYUWANGI, BANYUWANG – Target pesta demokrasi yang bersih dan damai seperinya sudah menjadi harga mati bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyuwangi, Jawa Timur. Terbukti, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, mereka menggelar deklarasi ‘Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara’.

Ketua Bawaslu Banyuwangi, Hasyim Wahid menjelaskan, kegiatan ini adalah sikap tegas menolak politik uang serta melawan segala bentuk tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas atau menyangkut ras keturunan, agama, suku, ataupun golongan. Terlebih fenomena negatif tersebut memang kerap menimbulkan diskriminasi dan dampak sosial.

“Kampanye ini bagian penting dalam ajang pemilihan, maka dari itu kita berharap dukungan untuk melawan politisasi yang dapat mengancam keamanan dalam bernegara,” ucap Hasyim, dalam sambutan deklarasi yang digelar di kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi, Rabu (14/2/2018).

Gebrakan ini, lanjutnya, bukan hanya untuk menjaga kondusifitas, namun sekaligus menyambut masa kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur, yang genderangnya mulai ditabuh pada 15 Februari-23 Juni 2018 mendatang.

Dengan deklarasi ini diharapkan 129 hari masa kampanye bisa berjalan lancar, tertib dan mencerdaskan.

Mantan Ketua Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Banyuwangi ini juga menyebutkan, pada pemilu sebelumnya Bawaslu RI mencatat terdapat 600 temuan praktik politik uang dan politisasi sara.

Untuk itu, sebagai langkah bijak, Bawaslu Bumi Blambangan, tidak ingin hal tersebut terjadi lagi. Khususnya di Kabupaten Banyuwangi.

“Sekarang ini ada tim dari Polri namanya Satgas Politik Uang dan ada sentra Gakkumdu yang ada petugas penyidik dari kejaksaan. Kalau laporan dari masyarakat akan kita proses selama 7 hari di Bawaslu, 7 hari di kejaksaan setelah itu proses di pengadilan,” paparnya.

Sekedar diketahui, deklarasi ‘Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara’ ini dihadiri Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi, Forkopimda, jajaran pengurus partai poltik, tim pemenangan masing-masing pasangan calon, perwakilan organisasi keagamaan, oraganisasi kemahasiswaan, dan penyelenggara pemilu hingga di tingkat kecamatan. Sebagai wujud dukungan, seluruh hadirin membubuhkan tanda tangan pada baner deklarasi. (*)

Pewarta
: Hafil Ahmad
Editor
: Yatimul Ainun
Publisher
: Ahmad Sukma