Ekonomi
BI: Virtual Currency Bukan Alat Pembayaran yang Sah
14-01-2018 - 15:51 | Views: 3.61k
Bank Indonesia (FOTO: Istimewa)
Bank Indonesia (FOTO: Istimewa)

TIMESBANYUWANGI, JAKARTA – Seluruh produk virtual currency termasuk Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Demikian penegasan Bank Indonesia dalam sebuah pernyataan resmi Direktur Eksekutif​ Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Agusman di Jakarta, Sabtu (14/1/2018).

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, kata Agusman, wajib menggunakan Rupiah.

UU tersebut menyebutkan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

Pemilikan virtual currency juga darat dengan risiko dan spekulasi. "Tidak ada otoritas yang bertanggung jawab. Tidak terdapat administrator resmi. Tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency. Nilai perdagangannya sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble), serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme," kata Agusman.

Hal tersebut, tambahnya, dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. "Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency," tegas Agusman.

Dia juga menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia juga melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency.

Adapun yang dimaksud dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran dalam hal ini adalah prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirerpayment gateway, penyelenggara dompet elektronik dan penyelenggara transfer dana.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017​ tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

"Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme,"pungkasnya.

Editor
: Faizal R Arief
Publisher
: Ahmad Sukma
Sumber
: TIMES Indonesia