Politik
Komisi II: Kenaikan Dana Parpol akan Membuat Demokrasi Internal Partai Lebih Baik
11-01-2018 - 16:57 | Views: 3.25k
Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali (FOTO: viva)
Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali (FOTO: viva)

TIMESBANYUWANGI, JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali menyebut disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang bantuan keuangan partai politik (parpol) akan memberikan dampak signifikan pada proses demokrasi di internal partai. 

"Saya mendukung kenaikan dana parpol, supaya proses demokratisasi di internal partai itu juga makin baik," tutur Zainudin dalam pesan teks kepada TIMES Indonesia (timesindonesia.co.id), Kamis (11/01/2018).

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani PP Nomor 1/2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (parpol). PP yang disahkan tersebut merupakan revisi atas PP 5/2009.

Terdapat tiga pasal dari PP 5/2009 yang diubah melalui PP 1/2018, yaitu Pasal 5, Pasal 9 dan Pasal 16. Pada Pasal 5, besaran bantuan keuangan Parpol dari Rp 108 per suara dinaikkan menjadi Rp 1.000 per suara sah.

Menurut Zainudin, kenaikan dana parpol juga akan memberikan peluang bagi kader-kader partai yang berkualitas untuk ikut menjadi pimpinan parpol.  

"Sekarang ini orang yang punya kualitas, orang yang punya kemampuan, dia pasti akan sedikit peluang dan kesempatan (jadi pimpinan parpol). Tetapi kalau partai itu sudah ada turut serta negara di situ, (maka) seleksinya adalah kader yang punya kualitas dan punya kompetensi," katanya. 

Namun begitu, dia meminta agar aturan penggunaan dana tersebut diperketat sehingga tidak menjadi peluang korupsi baru di internal partai. 

"Nah bagaimana menjaga itu supaya tidak menjadi sumber potensi korupsi baru di parpol? Maka saya menyarankan, karena ini dibiayai oleh APBN, maka dia harus bisa diaudit oleh BPK," demikian keterangan Zainudin. (*)

Pewarta
: Hasbullah
Editor
: Faizal R Arief
Publisher
: Sholihin Nur