Politik
Pemilu 2019
PSI dan Perindo Banyuwangi Belum Penuhi Syarat Keanggotaan Parpol
05-01-2018 - 08:32 | Views: 2.00k
ILUSTRASI: Partai Perindo. (FOTO: SINDOnews)
ILUSTRASI: Partai Perindo. (FOTO: SINDOnews)

TIMESBANYUWANGI, BANYUWANGI – Dua partai baru di Banyuwangi, Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Persatuan Indonesia ditemukan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pendaftaran keanggotaan Partai Politik di Pemilu 2019 mendatang.

Setelah melakukan kroscek di lapangan, Tim Verifikasi Faktual KPU dan didampingi Panwascam menemukan angka 90 persen KTA dan KTP seperti yang didaftarkan di KPU Banyuwangi tidak valid.

Ketua Bawaslu, Hasyim Wahid mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya daftar keanggotaan kedua partai tersebut hanya 10 persen yang Memenuhi Syarat (MS).

"Berdasarkan temuan di lapangan, banyak warga yang namanya masuk dalam parpol. Namun setelah diverifikasi, warga tersebut justru mengaku tidak pernah bergabung menjadi anggota partai politik," kata Hasyim di kantornya Jalan Letkol Istilah Banyuwangi, Kamis (4/1/2017).

Dalam melakukan verifikasi di lapangan, sambung Hasyim, pihaknya melakukan secara acak dan bahkan tanpa sepengetahuan parpol yang akan diteliti kebenarannya (validasi) disetiap kecamatan. Namun, masih ada sisa waktu bagi partai itu untuk melakukan perbaikan keanggotaan partai, hingga tanggal 20 Januari ini.

"Jika nantinya berdasarkan hasil verifikasi jumlah keanggotaan parpol tersebut banyak yang tak memenuhi syarat, maka bukan tak mungkin partai yang bersangkutan dikategorikan TMS," ujarnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Banyuwangi, Edi Saiful Anwar membenarkan bahwa setiap melakukan verifikasi faktual keanggotaan parpol didampingi oleh anggota Panwascam setempat dan koordinasi. Sedang untuk parpol yang sampai sejauh ini belum memenuhi syarat keanggotaan kewenangan sepenuhnya di KPU RI.

"Dapat tidaknya PSI dan Perindo mengikuti pemilu 2019 kewenangan KPU pusat. Karena syarat lolos tidak parpol sebagai kontestan Pemilu nantinya ditentukan dari jumlah kepengurusan partai setiap provinsi sebesar 75 persen. Maka di Jatim setiap partai harus memiliki 29 kepengurusan kabupaten dan jika minus Banyuwangi misalnya tetap lolos," terangnya. (*)

Pewarta
: Hafil Ahmad
Editor
: Wahyu Nurdiyanto
Publisher
: Rizal Dani