Opini
Jejak Kiai Banyuwangi
Kiai Mahfudz Samsul Hadi, Ulama Kampung Hingga Pentas Nasional
15-12-2017 - 10:30 | Views: 4.04k
Ayung Notonegoro, penggiat di Komunitas Pegon yang bergerak dalam meneliti, mendokumentasi, dan mempublikasi sejarah dan hal ihwal tentang pesantren dan NU di Banyuwangi. (Foto : Dokumentasi TIMES Indonesia)
Ayung Notonegoro, penggiat di Komunitas Pegon yang bergerak dalam meneliti, mendokumentasi, dan mempublikasi sejarah dan hal ihwal tentang pesantren dan NU di Banyuwangi. (Foto : Dokumentasi TIMES Indonesia)

TIMESBANYUWANGI, BANYUWANGI – Jika mendengar nama Samsul Hadi, dan dikaitkan dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan politik, ingatan warga Banyuwangi, Jawa Timur, mungkin akan merujuk pada sosok Bupati Banyuwangi, era tahun 2000 - 2005. Yakni, Ir. Samsul Hadi. Akan tetapi, jika lebih cermat menggali sejarah Banyuwangi, maka akan ditemukan sosok yang juga bernama sama, berlatar belakang politik sama, bahkan memiliki kiprah hingga tingkat Nasional. Ia adalah KH. Mahfudz Samsul Hadi. 

Nama Kiai Mahfudz Samsul Hadi mungkin saat ini tidak populer. Akan tetapi, jika merujuk pada masa Orde Lama, namanya begitu mentereng. Ia adalah sosok pejuang bangsa, baik dalam jalur militer maupun politik. Ia merintis karirnya dari kampung hingga parlemen digelanggang Nasional. 

Jika dilihat latar belakang akademik Kiai Mahfudz sebenarnya tak terlalu mencolok. Ia hanya lulusan Taman Siswa dan pesantren salaf. Namun ketekunannya dalam belajar dan berjuang itulah yang mengantarkannya dalam kancah politik Nasional. Ia benar-benar memulai karirnya dari bawah. 

Pada awal-awal kemerdekaan, Kiai Mahfudz menjadi pegawai penerangan di Kecamatan Srono, sekaligus sebagai ketua partai Masyumi, Pimpinan Anak Cabang (PAC) Srono. Dikemudian hari ia menjadi pegawai penerangan di Kantor Kementerian Agama Banyuwangi. Di saat bersamaan, ia juga menjadi ketua GP Ansor Banyuwangi yang kala itu mulai diaktifkan lagi setelah vakum di masa penjajahan Jepang. 

Pada tahun 1955, ketika NU memutuskan keluar dari Masyumi dan menjadi partai sendiri, memberikan berkah tersendiri baginya. Ia memimpin partai NU dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Banyuwangi. Bahkan, karirnya merangkak hingga menjadi Ketua Partai NU Jawa Timur.

Menyandang jabatan yang mentereng di partai pemenang Pemilu 1955, Kiai Mahfudz pun menjabat wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Di pertengahan jalan, Kiai Mahfudz dipercaya menjadi ketua. Perkembangan politik yang semakin dinamis di Jakarta, menyeret kiprah Mahfudz ke pusat kekuasaan. 

Presiden Soekarno pada 5 Maret 1959 membubarkan DPR hasil Pemilu 1955. Sebagai penggantinya, pada tahun berikutnya, 1960, Soekarno membentuk DPR Gotong Royong. Dalam DPR yang baru tersebut, anggota DPR tidak hanya dari partai, tapi juga dari utusan daerah dan dari golongan fungsional. Kiai Mahfudz menjadi salah satu anggota DPR Gotong Royong tersebut, sebagai wakil dari Partai NU bersama 36 orang lainnya. 

Dalam internal PBNU sendiri, saat itu sempat terjadi polemik dalam menyikapi keterlibatan NU dalam DPR Gotong Royong. Kiai Bisri Syansuri yang saat itu menjabat wakil rois syuriah bersama dengan Kiai M. Dahlan, Imron Rosyidi, dan Kiai Achmad Siddiq sempat menolak. Mereka berargumen bahwa tindakan presiden membubarkan DPR hasil pemilu yang sah merupakan tindakan melawan demokrasi. Maka, saat bergabung dengan keputusan presiden tersebut, NU sama dengan menerima gagasan anti-demokrasi. 

Akan tetapi, pandangan tersebut, diluruskan oleh Rois Syuriah KH. Wahab Chasbullah. Menurutnya, situasi mengharuskan NU terlibat dalam pemerintahan karena sebagai upaya untuk mencegah kemudlaratan. Dimana kala itu, partai politik yang sedang dekat dengan kekuasaan adalah PKI.

Sedangkan partai Islam, seperti Masyumi telah menyatakan oposisi dan kemudian pada 17 Agustus 1960 dinyatakan bubar oleh presiden. Otomatis, saat itu hanya ada NU sebagai representasi partai Islam. Tentu saja, jika NU ikut menjadi oposisi, secara mutlak Soekarno yang saat itu sedang gandrungnya dengan Nasakom, praktis akan dikuasai secara mutlak oleh PKI.

Akhirnya, Kiai Wahab, merujuk pada kaidah fiqih, "dar'ul mafasid muqaddamun alaa jalbil mashalih". Menghindari bahaya kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan. Dengan prinsip itu, akhirnya kader NU ikut serta dalam keanggotaan DPR Gotong Royong tersebut.

Dalam parlemen tersebut, Kiai Mahfudz menjadi anggota Komisi C Bidang Pemerintahan dan Keamanan/ Pertahanan. Komisi ini cukup penting jika melihat situasi politik saat itu, lebih-lebih dalam rangka mengcounter manuver dari PKI. Di antaranya adalah upaya untuk menggagalkan usulan PKI kepada presiden untuk membentuk angkatan kelima. Yakni, dengan mempersenjatai kalangan buruh dan tani. Usulan tersebut, ditolak banyak kalangan karena mereka memahami, hal tersebut hanya akal-akalan PKI untuk memperkuat dirinya yang sewaktu-waktu bisa untuk memberontak. 

Kiprah Kiai Mahfudz yang demikian gigih tersebut, tak lain sebagai bentuk kecintaannya pada bangsa Indonesia sekaligus tuntutannya sebagai umat Islam. Dengan kata lain, perjuangan yang didasarkan pada religiusitas dan nasionalitas di saat yang bersamaan. Hal ini terungkap dalam kesaksian Soejitno Hardjosoediro yang diabadikan dalam buku, "Proklamasi 17 Agustus 1945: Api nan tak Kunjung Padam (Anak Rawa Pening dengan Kemerdekaan)". Dalam buku terbitan 2006 itu, Kiai Mahfudz terlibat percakapan dengan Soejitno. Ia dengan tegas menyatakan:

“Golongan agama dan nasionalis harus bahu-membahu dalam mengisi kemerdekaan ini. Sejarah telah membuktikan sejak jaman pergerakan nasional pada jaman sebelum perang dunia kedua, nasionalisme dan agama itu satu,” ungkapnya.

Sebuah kutipan penting kiranya dari pemikiran Kiai Mahfudz untuk kita kontekstualisasikan saat ini, dimana upaya membenturkan kalangan religius dan nasionalis semakin menguat, bukan? (*)

Penulis adalah Ayung Notonegoro, penggiat di Komunitas Pegon yang bergerak dalam meneliti, mendokumentasi, dan mempublikasi sejarah dan hal ihwal tentang pesantren dan NU di Banyuwangi. 

Pewarta
: Syamsul Arifin
Editor
: Wahyu Nurdiyanto
Publisher
: Rochmat Shobirin