Peristiwa - Daerah
Polemik Galian C, Forsuba Lurug Markas Satpol PP Banyuwangi
28-11-2017 - 21:00 | Views: 5.68k
Belasan massa Forsuba saat melurug markas Satpol PP Banyuwangi dengan membentangkan spanduk di halaman kantor (FOTO: Hafil Ahmad/TIMES Indonesia)
Belasan massa Forsuba saat melurug markas Satpol PP Banyuwangi dengan membentangkan spanduk di halaman kantor (FOTO: Hafil Ahmad/TIMES Indonesia)

TIMESBANYUWANGI, BANYUWANGI – Adanya permasalahan terkait dengan penambangan galian C di Kabupaten Banyuwangi, belasan anggota Forum Suara Blambangan (Forsuba) melurug markas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banyuwangi.

Ketua Forsuba, Abdillah Rafsanjani mengatakan, pihaknya mengajukan permohonan kepada pihak Satpol PP sebagai penegak Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Daerah (Perda) untuk menertibkan kembali para pelaku usaha pertambangan jenis galian C yang terbukti melanggar aturan.

Justru yang terjadi para pengusaha pertambangan mineral dan batubara jenis galian C yang telah mengantongi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) ada yang ditangkap dan masuk dalam perkara pidana.

“Kita mengajukan permohonan, karena terkait pertambangan ini payung hukumnya kan mengunakan Pergub dan itu kewenangannya Satpol PP. Tapi karena satpol PP diam akhirnya tugas dioper alih oleh Kepolisian, sehingga yang mempunyai IUP itu ditangkapi semua dan ditarik ke wilayah pidana mestinya kan perdata karena masalahnya administrasi,” kata Abdillah saat di halaman Mako Satpol PP Banyuwangi, Selasa (28/11/2017).

Abdillah menambahkan, bahkan hari ini telah ada yang menjadi tersangka, ditahan oleh kejaksaan dan divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi. .

“Kalau sampai ada yang dihukum ini jelas terencana, massive dan menyeluruh,” ujarnya.

Abdillah melanjutkan, sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Satpol PP mempunyai kewajiban untuk menegakkan Perda dan Pergub bukan pihak kepolisian. Hari ini di Banyuwangi pemilik tambang galian C yang telah mempunyai izin tidak ada yang membayar pajak karena dari pihak Pemda Banyuwangi juga tidak berani menerima hasil pembayaran karena tidak adanya payung hukum yang jelas.

“Yang jelas ini kewenangannya Satpol PP dan harus ditindak yang tidak membayar pajak, dan yang tidak memiliki IUP itu juga harus ditangkap,” katanya. (*)

Pewarta
: Hafil Ahmad
Editor
: Wahyu Nurdiyanto
Publisher
: Rochmat Shobirin