Politik
Pemilu 2019
Mendagri Kebut Pemutakhiran Data Ganda e-KTP
07-11-2017 - 09:47 | Views: 2.99k
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo (Foto: Dok. TIMES Indonesia)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo (Foto: Dok. TIMES Indonesia)

TIMESBANYUWANGI, JAKARTA – Kepemilikan data ganda pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) masih menjadi prioritas pemerintah untuk segera diselesaikan. Bila tidak, kasus ini bisa jadi masalah saat Pilpres 2019.

Begitu kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada wartawan usai menjadi pembicara dalam Seminar Pancasila dan Kebhinekaan beberapa waktu lalu. 

"Ada satu juta ini (pemilik e-KTP ganda) yang jadi problem nanti di tingkat Pilpres," papar Tjahjo. 

Kata dia, pemegang data ganda ini, umunya warga Indonesia yang menetap di luar negeri baik itu bekerja maupun yang kuliah di sana.

"Ini seperti kebiasaan, bukan cuma pejabat tapi semua orang bisa. Punya dua KTP kan bangga kadang-kadang," imbuhnya. 

Bekas Sekjen PDI Perjuangan ini bertutur bahwa, kasus e-KTP ganda terjadi karena ada sebagian penduduk yang pindah alamat namun tidak menghapus data yang lama. 

"Satu juta loh, ternyata yang datanya kami ada, pindah rumah minta KTP baru tanpa KTP lamanya dihapus, jadi menertibkannya sulit." ungkap dia. 

Masalah semacam ini lanjut Tjahjo belum bisa diatasi dengan sistem e-KTP, karena mereka yang memiliki KTP ganda ada yang belum melakukan perekaman dan perlu ditelusuri satu per satu alamat lamanya.

"Kita harus tahu alamat yang terakhir di mana. Kaya DKI kemarin, tinggal di luar negeri tapi pas hari H nyoblos datang semua, padahal dia belum merekam," katanya.

Adapun bagi WNI yang tinggal di luar negeri, Kemendagri mengaku sudah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mendorong TKI dan WNI di sana agar melakukan perekaman data e-KTP. 

"Agar nanti saat Pilgub dan Pilpres WNI yang ada di luar negeri bisa punya hak pilih," ucap Tjahjo. (*)

Pewarta
: Hasbullah
Editor
: Wahyu Nurdiyanto
Publisher
: Ahmad Sukma
Sumber
: TIMES Indonesia