Peristiwa - Daerah
Respon Muspika Kalipuro Kecewakan Warga Sekitar Galian C
12-10-2017 - 08:42 | Views: 9.14k
Suasana koordinasi antara warga dengan pihak perwakilan dari Muspika Kalipuro saat berembus terkait aktifitas galian C di kantor Kelurahan Kalipuro (Foto: Istimewa)
Suasana koordinasi antara warga dengan pihak perwakilan dari Muspika Kalipuro saat berembus terkait aktifitas galian C di kantor Kelurahan Kalipuro (Foto: Istimewa)

TIMESBANYUWANGI, BANYUWANGI – Praktik penambangan galian C jenis pasir yang ada di Lingkungan Krajan, Kelurahan/Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, meresahkan warga setempat.

Pasalnya, akibat aktivitas penambangan pasir tersebut kualitas udara yang dirasakan masyarakat di daerah tersebut tercemar debu. Salah satunya disebabkan hilir mudik truk yang melintas masuk dan keluar ke areal pertambangan.

Diduga, aktivitas pertambangan galian C tersebut tidak mengantongi surat izin resmi yang dikeluarkan pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Namun, langkah protes yang dilakukan oleh warga dan dampingi beberapa Ketua RT, Karang Taruna, Ketua RW yang dilayangkan kepada Muspika Kecamatan Kalipuro dianggap seperti angin lalu.

Terhitung telah dua kali surat yang dilayangkan kepada pihak Muspika namun tidak berbuah tanggapan.

Padahal dalam surat yang dilayangkan itu juga disertakan tanda tangan dari warga, ketua RT, dan ketua RW setempat agar Pemerintah Kabupaten menghentikan aktifitas penambangan dan menutup lokasi tersebut.

Menyikapi hal itu, Camat Kalipuro Anacletto Da Silva saat dikonfirmasi pewarta melalui sambungan telepon mengatakan, terkait permasalahan penambangan pasir yang ada di Lingkungan Krajan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi terkait persoalan yang dikeluhkan warga akibat adanya aktivitas penambangan galian C yang diduga tidak berizin.

“Masalah ini sudah saya rapatkan, terkait keberatan warga atas galian pasir yang menimbulkan polusi udara itu,” jelas Camat Anacletto Da Silva, Rabu (11/10/17) Sore.

Disisi lain, Letto mengimbau kepada pemilik tambang agar mengurus ijin penambangan Galian C.

Dia menyebut, penambangan pasir iti telah lama beroperasi, bahkan sebelum dirinya menjabat sebagai Camat Kalipuro.

Sedang untuk penindakannya yang mempunyai kewenangan adalah Satpol PP.

“Sebelum saya menjabat sudah ada itu. Jika ada warga yang protes, silahkan ke Satpol PP agar di tindaklanjuti,”paparnya.

Sementara itu, Kabid Penyidikan dan Penegakan Perda Satpol PP Banyuwangi, Joko Sugeng mengatakan, dalam hal ini pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa, dan penertiban galian C ini kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi.

“Kewenangan penertiban dan ijin itu menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Satpol PP menunggu perintah dari Pemprov untuk langkah lebih lanjut,” ucapnya.

Sebelumnya, puluhan warga masyarakat Lingkungan Krajan, Lingkungan Tirtopuro, Lingkungan Antogan dan Warga yang bertempat tinggal dan dilewati truk pasir di Jalan Surabaya, Jalan Denpasar, dan Jalan Joyoboyo mendatangi kantor Kelurahan Kalipuro untuk mendapatkan penjelasan dan menanggapi aspirasi dari warga.

Namun, dari pihak Kelurahan tidak dapat memberikan solusi dalam bentuk apapun. Dalam surat yang disampaikan itu pihak Muspika Kalipuro belum berkenan menandatangani surat Pernyataan bersama yang dibuat oleh warga yang menyatakan menolak adanya aktifitas pertambangan mineral dan Batubara jenis galian C.

Seperti yang dikutip TIMES Indonesia (timesindonesia.co.id) dari surat pernyataan bersama tertanggal 4 Oktober 2017.

"Satu, keberatan dengan adanya aktivitas tambang tersebut. Dua, Harus ditutup karena merugikan warga sekitar," isi surat pernyataan bersama. (*)

Pewarta
: Hafil Ahmad
Editor
: Yatimul Ainun
Publisher
: Rochmat Shobirin